Kejahatan Siber Makin Canggih, Sistem Keuangan Kudu Dijaga Ketat

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta seluruh kementerian atau lembaga meningkatkan koordinasi terkait kejahatan siber yang semakin canggih dan berbahaya. Ia khawatir, sistem keamanan nasional, khususnya sektor keuangan, bisa ditembus penjahat siber.


Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta seluruh kementerian atau lembaga meningkatkan koordinasi terkait kejahatan siber yang semakin canggih dan berbahaya. Ia khawatir, sistem keamanan nasional, khususnya sektor keuangan, bisa ditembus penjahat siber.

Atas dasar itu, dia mendorong kementerian atau lembaga meningkatkan koordinasi demi menangkal kejahatan siber. Keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus dimanfatkan untuk memperkuat sistem keuangan negara agar tidak diserang.

"Presiden sudah membentuk BSSN beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), maupun stakeholders lain harus bisa bersinergi dengan BSSN untuk mengantisipasi kejahatan siber," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/3). dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Taufik ingin, upaya pengamanan segera dilakukan. Dia meminta Pemerintah tidak lengah. Dia tak ingin masyarakat dirugikan dengan bobolnya sistem keuangan dan keamanan nasional.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus memperkuat sistem keamanan digital Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Terlebih, Presiden Jokowi tengah menggenjot pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," tutur dia.

Untuk masyarakat, Taufik menimbau agar senantiasa bersikap cermat dan waspada dalam menggunakan teknologi siber di sektor keuangan. Masyarakat harus hati-hati saat menggunakan layanan bank melalui gadget (e-banking) atau pembayaran nontunai yang saat ini marak.

"Selain penguatan sistem keamanan dari Pemerintah, perlu ada kesadaran dari para pengguna teknologi siber di sektor keuangan. Masyarakat harus menyadari risiko keamanan dan memberikan proteksi pada dirinya sendiri," tegas Wakil Ketua Umum PAN itu.

Sebelumnya, Kemenkeu bekerja sama dengan BSSN dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengembangan data hingga perlindungan informasi. Isi kerja sama dengan BPS tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi di Kemenkeu. Dengan BSSN tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kerja sama dengan dua lembaga ini sangat penting. Pasalnya, dunia sedang memasuki era digital, yaitu saat teknologi berperan penting dalam pengelolaan ekonomi. Ia pun berharap, seluruh operasi keuangan negara bisa aman dengan menggandeng BSSN. [ogi]