Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lebong, di Gedung Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong, Selasa (29/8) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
- Polres Kaur Dalami Peredaran Senpi Home Industri Ke Kelompok Teror & Kriminal
- Tempat Wisata Di Lebong Tetap Buka Saat Libur Lebaran
- RPJMD Disetujui DPRD, Berikut Program Prioritas Pemkab Lebong
Baca Juga
Acara dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakilkan Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Jauhari Chandra.
Turut mendampingi Kabag (Kabag) Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Lebong, Gusrineidi, Dandim 0409 Rejang Lebong, Lerkol Inf Moch Reynaldi Herbowo, yang diwakilkan Danramil Lebong Utara, Mayor Arif Purwoko, serta perwakilan Bank Indonesia dan Biro Ekonomi Pemprov Bengkulu.
Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Jauhari Chandra menyampaikan, inflasi merupakan salah satu isu ekonomi yang perlu kita hadapi dengan serius. Kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat berdampak pada daya beli masyarakat, stabilitas sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
"Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah kongkret untuk mengatasi dan mengantisipasi potensi inflasi, khususnya di Lebong," kata Jauhari, Selasa (29/8).
Dia menambahkan, saat ini Indonesia diprediksi akan mengalami dampak cuaca la nina (el nino) yang mempengaruhi gangguan pasokan pangan/hasil pertanian. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus berkolaborasi untuk menjaga pasokan ketersediaan pangan.
Adapun dibentuknya TPID adalah untuk memastikan antara lain koordinasi dan kolaborasi, kecepatan tanggapan, pengendalian inflasi lebih terarah, edukasi dan informasi.
Kemudian, pengawasan harga dan distribusi, stabilitas ekonomi dan sosial, pengendalian dampak sosial, pemantauan efektivitas kebijakan, pengambilan keputusan yang informasional, mencegah krisis ekonomi.
"Kita ketahui bersama, bahwa antisipasi inflasi merupakan issu nasional yang harus direspon oleh seluruh kabupaten/kota se-Indonesia," bebernya.
Lebih jauh, inflasi memerlukan langkah-langkah yang cermat dan terencana. Beberapa langkah kongkrit yang dapat diambil untuk mengantisipasi inflasi, yakni pemantauan pasar dan data ekonomi, stimulasi produksi lokal, kebijakan fiskal dan moneter, pengendalian pasokan, edukasi masyarakat, dan pengawasan harga, kebijakan impor.
Kemudian, kebijakan sosial dan perlindungan masyarakat rentan, kerjasama dengan stake holder, riset dan kajian.
"Setiap langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi Kabupaten Lebong. Penting untuk memiliki rencana yang matang dan mengikuti perkembangan ekonomi secara aktif guna mengantisipasi inflasi dengan efektif. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong," demikian Jauhari.
- Terkendala Saat Pencairan, Warga Dan Pemerintah Desa Disarankan Pakai Nama Pelabai
- Setahun Lebih, Belasan Peserta Tunggu Kejelasan Program Magang Ke Jepang
- Memprihatinkan, Kantor Disperindagkop-UKM Plafon Rusak dan Atap Bocor
