Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Bengkulu, nyatanya belum ditindaklanjuti meskipun telah diberikan kelonggaran oleh Inspektorat Bengkulu Selatan (BS) terhadap rekanan.
- Pendirian Dua Perumda Masih Terganjal Di DPRD
- Soal Data Kartu Tani, Disperkan Tunggu Laporan Dari Bank Mandiri
- Jangan Lupa, Berikut Jadwal Pertandingan Pertama Piala Dunia 2018
Baca Juga
TGR yang terdapat di Dikbud BS itu seharusnya diselesaikan tertanggal 21 Maret lalu. Sayangnya temuan tersebut tak kunjung selesai. Padahal, sempat diberi kelonggaran waktu sampai 4 April, namun belum juga diselesaikan.
Tak ingin permasalahan TGR yang merugikan negara ini dan berdampak pada raihan opini Pemkab BS, pihak Inspektorat BS telah menyerahkan hal itu sepenuhnya ke Kejaksaan BS.
"Karena sudah kita beri kelonggaran namun pihak rekanan belum juga melunasi hingga kami serahkan ke Kejaksaan," kata Inspektur Inspektorat BS Hamdan Syarbaini, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (9/4).
Sebelumnya pihak Inspektorat BS sudah berkoordinasi dengan pihak BPK dan langsung membawa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) guna menindaklanjuti permasalahan TGR yang telah melewati tenggat waktu itu.
"Ya, beberapa waktu lalu kita sudah berkoordinasi BPK terkait tindak lanjut pelunasan TGR tersebut, namun setelah diberikan kelonggaran pihak rekanan belum juga melakukan pelunasan hingga kami menyerahkan masalah ini ke Kejaksaan," tutup Hamdan.
Untuk diketahui, SMPN 2 yang menjadi penyumbang TGR terbesar dari 17 paket kegiatan pisik yang jadi temuan BPK tersebut mencapai Rp. 467. 503.660 dalam rehabilitasi gedung sekolah SMPN 2 BS. Namun, dari 17 paket kegiatan tahun 2021 ini terdapat beberapa rekanan yang telah melakukan pelunasan.
- Sudah Pindah Tugas Ke Provinsi, Dua Kabag Masih Terima Gaji Dan TPP Dari Lebong
- 41 Warga Terima Bansos Sakit Hingga Terkena Musibah
- Dua Korban Mobil Hilux Masuk Jurang Sedalam 50 Meter