Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 2,4 juta yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Jelang Idul Adha, Stok Dan Harga Pangan Strategis Aman
- 53 Pejabat Dimutasi, Pemkab Pastikan Tidak Ada Pejabat Nonjob
- Spanyol vs Rusia, Luzhniki Stadium Angker
Baca Juga
Kadis Nakertrans Kabupaten Lebong, Epan Gustanto melalui Kabid Ketenagakerjaan, Riko Tandean menyebutkan, angka itu sebagaimana Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: B.423.DKKTRANS Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
"Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp 2.418.280 per bulan," kata Riko di ruang kerjanya, kemarin (28/3).
Dia juga menambahkan, ada sekitar 22 perusahaan yang aktif beroperasi di Lebong yang mempekerjakan karyawan. Bahkan, bagi perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan UMP Bengkulu, diminta menyesuaikan dengan keputusan Gubernur tersebut.
"Ada sekitar 22 perusahaan. Keputusan ini telah kita sampaikan dengan seluruh perusahaan Bulan Desember 2022 lalu," jelasnya.
Di sisi lain, ia menyebutkan, angka ini naik dibanding UMP dua tahun terakhir. Dimana UMP Bengkulu tahun 2022 lalu sebesar Rp 2.238.094 per bulan.
"Pada saat berlakunya keputusan ink, maka Keputusan Gubernur Bengkulu dengan nomor: D.453.DKKTRANS tanggal 19 November 2021 tentang UMP Provinsi Bengkulu tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian Riko.
- Jalan Sudah Lebar, Pemdes Sungai Gerong Segera Buka Lapak Takjil
- 20 Wilayah di Lebong Jadi Titik Locus Stunting
- Jam Kerja ASN Dipangkas, e-Absensi Tetap Berlaku Selama Ramadan
