RMOLBengkulu. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa tiga tersangka dugaan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
- Usai Bacok Rekannya, Pelaku Menyerahkan Diri
- Mobnas Tabrak Rumah Warga Seluma, Ini Reaksi Netizen
- Beli Ganja Curup, Dua Warga Linggau Diciduk Polisi
Baca Juga
RMOLBengkulu. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa tiga tersangka dugaan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Mereka adalah Anggota DPR Fraksi PPP M. Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi, dan Kakanwil Kemenag JawaTimur Haris Hasanuddin.
"Hari ini KPK memeriksa keterangan saksi dari para tersangka dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kemenag," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (21/3).
Febri mengatakan, penyidik KPK hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap di Kemenag. Hal itu sebagaimana telah dilakukan penggeledahan disejumlah titik lokasi perkara dugaan suap.
"Hampir di lima lokasi telah digeledah di tiga kota, Jakarta, Surabaya dan Gresik," ucap Febri.
Dari lokasi penggeledahan, tim penyidik KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan uang ratusan juta dalam bentuk pecahan rupiah serta puluhan ribu dollar Amerika Serikat. Temuan tersebut sangat erat kaitannya dengan penanganan perkara suap pengisian jabatan di Kemenag.
"Semua yang disita tersebut kami duga terkait pokok perkara ini," tegas Febri.
Dalam kasus ini, Romahurmuziy alias Romi selaku penerima suap sedangkan dua tersangka lainnya yakni Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga sebagai pemberi suap. Muafaq mendaftar untuk posisi kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, sedangkan Haris mengincar kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
KPK menjerat Romi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Usai Pelimpahan, Tersangka Mufron Masih Tidur Di Rutan Polda Bengkulu
- Napi Korupsi, Narkoba Dan Teroris Tidak Dapat Remisi
- Sidang PT SIL dkk Ditunda, Ada 28 Tergugat Termasuk Bupati Lebong
