RMOLBengkulu. Kebijakan investasi akan dievaluasi secara berkala. Presiden Jokowi ingin regulasi tidak sekadar untuk menciptakan lapangan kerja saja, tetapi juga memperkuat pelaku ekonomi domestik.
- Pembekuan BEM FH Unib Dinilai Cacat Administrasi
- Promo Istimewa Menginap Di Jaringan Hotel Santika Selama Ramadhan
- Lima Putra Putri Terbaik Lebong Ikuti Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi
Baca Juga
RMOLBengkulu. Kebijakan investasi akan dievaluasi secara berkala. Presiden Jokowi ingin regulasi tidak sekadar untuk menciptakan lapangan kerja saja, tetapi juga memperkuat pelaku ekonomi domestik.
Perintah Presiden Jokowi kepada para menterinya agar melakukan evaluasi kebijakan investasi bukan sekadar instruksi biasa tetapi juga sekaligus mengademkan banyaknya protes terÂhadap relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam reguÂlasi itu, pemerintah memperluas pintu masuk investor asing dan membolehkan menyuntikkan modal hingga 100 persen pada 25 sektor usaha. Tak hanya itu, aturan baru juga dikhawatirkan menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Saya minta agar kebijakan-kebijakan terkait dengan investasi, insentif perpajakan, perlu kita evaluasi secara berkala seÂhingga lebih menarik dibandingÂkan negara lain. Selain itu, bisa betul-betul bisa berjalan efektif," ungkap Jokowi saat menggelar rapat terbatas membahas khusus investasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Jokowi menekankan, kebiÂjakan tidak boleh hanya berfokus kepada penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran saja. Tetapi, kebijakan harus mampu memperkuat pelaku ekonomi domestik.
Jokowi ingin insentif pada bidang investasi diarahkan keÂpada sektor untuk memperkuat industri dalam negeri dan memÂperkuat ekonomi nasional. SeÂhingga ke depan dapat menguÂrangi impor bahan baku.
Soal insentif perpajakan, Jokowi mengusulkan agar inÂsentif diberikan kepada investasi yang memperkuat industri dalam negeri khususnya berorientasi ekspor agar bisa memberikan nilai tambah.
"Khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dengan meÂmanfaatkan peluang teknologi yang ada, serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, kecil dan mikro," pintanya dikutip Harian Rakyat Merdeka, kemarin.
Dalam ratas ini, hadir sejumlah menteri dan pejabat negara. Antara lain, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, MenÂteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Ketua OtoÂritas Jasa Keuangan (OJK) WimÂboh Santoso.
Seperti diketahui, relaksasi DNI merupakan salah satu bagian dari isi paket kebijakan ekonomi ke 16.
Kebijakan ini mendapatkan protes dari banyak pelaku usaha karena dianggap relaksasi sampai menyentuh bidang usaha yang bisa digarap pelaku usaha lokal. Selain itu, juga merambah sektor UMKM.
Pemerintah mengeluarkan paket ekonomi ke 16 bertujuan untuk mengatasi defisit tranÂsaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang belakangan menunjukkan angka mengkhaÂwatirkan.
CAD pada kuartal III-2018 tercatat sebesar 8,8 miliar dolar AS atau sekitar 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan deÂfisit kuartal sebelumnya sebesar 8,0 miliar dolar AS.
Ketua Umum Asosiasi PenguÂsaha Indonesia (Apindo) HariÂyadi Sukamdani menyambut baik rencana evaluasi investasi secara berkala. Langkah itu bisa meredam polemik. Melalui evaluasi, pelaku usaha bisa meÂnyampaikan pandangannya.
"Kalau mau evaluasi ditanya investornya, apakah mereka nyaman atau enggak? Kalau ada laporan jangan dicuekin dong. Dari situ baru pemerintah nanti bisa bikin kebijakan yang tepat," kata Hariyadi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Hariyadi menilai, isi relaksasi DNI baru keliru. Pemerintah main asal buka pintu masuk bagi investor asing tanpa melakuÂkan riset mana sektor yang substansial.
- Cegah Perilaku Bullying, Polisi Masuk Sekolah
- Senin Depan Sekolah Mulai Libur Lebaran
- Rektorat Solusikan Mediasi Dengan Fakultas Soal Anggaran, Bem FH Menolak