Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu gelar rapat paripurna ke-9 dalam masa persidangan ke-III Tahun 2022 yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi, pada Senin (10/10) kemarin.
- Gempa Bumi Sudah Ratusan Kali Goyang Bengkulu Sepanjang 2023, Terbesar di BS
- KPK Hibahkan Rampasan Koruptor Rp 85 M ke 5 Instansi
- Ki Candan Langit: Nining Masuk Pintu Kerajaan Alam Ghaib
Baca Juga
Rapat paripurna ini membahas mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri.
Turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi lainnya, dan juga tampak dihadiri Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten III Setprov Bengkulu, serta OPD di lingkup Pemerintah provinsi Bengkulu.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Junaidi SP menyampaikan, landangan Umum fraksi Gerindra atas Nota Pejelasan Gubernur tentang Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.
”Kita dari fraksi Gerindra meminta agar Gubernur Bengkulu mewujudkan Visi- Misinya seperti yang tertuang dalam Delapan belas Prioritas," ujar Junaidi SP.
Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu mendata seluruh aset. Terutama aset yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.
”Kita berharap agar pemprov Bengkulu memaksimalkan PAD di tahun 2023 nantinya. Karena kami dari Fraksi Gerindra ingin mendapat jawaban seperti apa Nota Pengantar yang disampaikan pada tahun 2023. Terkait aset wisata Panjang yang resmi diserahkan ke pemerintah kota (Pemkot) kita juga minta laporannya," tambahnya.
"Kita juga meminta kepada Pemprov agar hasil rapat ini benar-benar menjalankan Pergub tentang Wisata Panjang serta PAD tersebut. Supaya di akhir tahun bisa diterbit retribusi guna untuk meningkatkan PAD pada tahun depan," pungkas Jonaidi SP.
- Champion Keluarga Peduli HKSR Di Bengkulu
- Resmi Dikukuhkan, Gubernur Harapkan Gateball Provinsi Bengkulu Mampu Dulang Prestasi
- Pengobatan Novel Baswedan Habiskan Rp 3,5 M
