Surat Izin Cuti Gibran Dari Presiden telah Diterima KPU

Gibran Rakabuming Raka/Net
Gibran Rakabuming Raka/Net

Surat izin cuti yang disetujui Presiden Joko Widodo telah diserahkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari dalam jumpa pers usai pengumuman hasil tes kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) Pilpres 2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Surat yang disampaikan oleh bakal calon wakil presiden mas Gibran sudah disampaikan kepada KPU untuk sebagai salah satu dokumen persyaratan," kata Hasyim, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Dikatakan Anggota KPU RI dua periode tersebut, kedudukan Gibran yang masih menjabat Wali Kota Solo diharuskan mengajukan cuti kepada presiden, apabila maju sebagai peserta pilpres.

"Ada ketentuannya kan kalau kepala daerah aktif itu harus menyerahkan surat persetujuan dan izin cuti dari presiden," kata Hasyim.

Gibran yang masih berumur 36 tahun atau belum mencapai batas usia minimum capres-cawapres yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, bisa maju Pilpres 2024 karena terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK yang dimaksud merupakan hasil pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqibirruu Re A.

Menurut Hasyim, putusan terhadap perkara itu membuka peluang Gibran menjadi cawapres meski belum berumur 40 tahun. Karena MK menambahkan frasa pengecualian untuk kepala daerah bisa mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.

"Ya membacanya mestinya kan bagaimana rumusan bagaimana dalam amar putusan MK tersebut, bahwa salah satu syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilu atau pilkada," tandas Hasyim.