Komisi III DPRD Rejang Lebong Datangi Proyek GSG Dan Rumah Sakit

RMOLBengkulu. Rombongan komisi III DPRD Rejang Lebong mendatangi lokasi pembangunan gedung serba guna (GSG) dan pembangunan Rumah Sakit Jalur Dua guna melihat langsung progres pengerjaannya.


RMOLBengkulu. Rombongan komisi III DPRD Rejang Lebong mendatangi lokasi pembangunan gedung serba guna (GSG) dan pembangunan Rumah Sakit Jalur Dua guna melihat langsung progres pengerjaannya.

Rombongan tersebut terdiri dari koordinator komisi III yang juga Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Surya, kemudian Ketua Komisi III, M. Ali dan Wakil Ketua Komisi III Destiansyah berserta anggota, serta nampak hadir Sekretaris Komisi I, Sanusi Pane.

"Kami mendatangi sejumlah lokasi proyek pembangunan fisik untuk melihat sejauh mana progres pengerjaannya karena nantinya akan kami bawa dalam pembahasan APBD 2020," kata M. Ali kepada awak media, Senin (28/10).

Hasil dari peninjauan langsung itu menurut dia akan dibahas dalam rapat komisi, dari hasil itu pihaknya bisa mengambil keputusan apakah pembangunan kedua proyek tersebut akan diberi anggaran tambahan atau tidak.

Jika dalam proses pengerjaanya proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai spek yang ditentukan, menurut dia tidak menutup kemungkinan akan diberikan anggaran tambahan pada APBD 2020 mendatang.

"Akan kita lihat keseriusan dari pihak ketiga terlebih dahulu dalam mengerjakan proyek itu, kalau memang bisa tepat waktu pengerjaan, tidak menutup kemungkinan akan kita anggarkan lagi untuk pembangunan lanjutan ditahun 2020," imbuhnya.

Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya dilapangan, proses pengerjaan dua proyek tersebut tidak menemukan kendala yang berarti, meski demikian pihaknya memberikan perhatian khusus untuk Rumah Sakit Jalur Dua, yakni terkait perizinannya mengingat lokasi bangunannya masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.

"Khusus untuk Rumah Sakit Jalur Dua yang kami tekankan adalah masalah perizinannya, dari penjelasan yang kami terima untuk izin Amdal sudah selesai, namun untuk izin-izin lainnya menurut laporan yang kami terima baru sekitar 70 persen, kami mendorong agar tahun ini izinnya sudah selesai sehingga tidak ada kendala lagi masalah izin," harapanya. [tmc]