RMOLBengkulu. Konsultan Program Cahaya Perempuan WCC Provinsi Bengkulu, Nurkholis Sastro, menyayangkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Lebong dan Banggar DPRD Kabupaten Lebong, terkait prioritas anggaran tahun 2019 ini.
- Distribusi Air Macet Jelang Lebaran, Warga Cemas
- Zakat Fitrah Lebaran Tahun Ini Naik 6 Persen
- Mekar Lagi Bunga Rafflesia Di Padang Guci Kaur
Baca Juga
RMOLBengkulu. Konsultan Program Cahaya Perempuan WCC Provinsi Bengkulu, Nurkholis Sastro, menyayangkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Lebong dan Banggar DPRD Kabupaten Lebong, terkait prioritas anggaran tahun 2019 ini.
Bukan tanpa alasan, kata Sastro, ia membandingkan dengan anggaran satu OPD, yakni BPBD Lebong yang hanya berkisar Rp 1,2 Miliar dalam setahun. Padahal, Lebong masuk dalam daerah rawan bencana.
Lain halnya dengan organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebong terkesan dispesialkan. Seperti pengadaan kendaraan dinas (kendis) jenis hilux warna merah BD 9165 H itu dengan nilai kegiatan sekitar Rp 650 juta yang bersumber dari APBD Lebong tahun 2019.
Bahkan, disusul anggaran sebesar Rp 750 juta dalam APBD berjalan tahun 2019 ini yang diplotkan di DP3AP2KB Lebong. Totalnya mencapai sekitar Rp 1,4 Miliar.
Dia menyatakan, kalau mengacu dari besaran anggaran itu sebenarnya belum masuk dalam skala prioritas yang penting. Sebab, belum terprogram dan terukur jelas di Lebong.
"Kegiatan lebih cendrung ke seremonial saja. Sedangkan, tolak ukur ke masyakat kita belum terlihat," imbuhnya.
"Kalau dilihat dari besaran kegiatan sebenarnya belum masuk dalam skala prioritas yang penting," demikian Sastro.
Ketua Tim TAPD Lebong yang juga Sekda Lebong, Mustarani dikonfirmasi melalui pesan singkat belum merespon. Begitu juga dengan Teguh Raharjo Eko Purwoto (REP) yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Lebong. Bahkan, pesan yang dilayangkan hanya dibaca.
Bahkan, Ketua TP PKK Kabupaten Lebong, Anita Andriani turut juga belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi dua kali melalui pesan seluler sekitar pukul 13.34 WIB belum direspon.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lebong, Fakhrurrozi tidak membantaj jika porsi anggaran BPBD Lebong hanya Rp 1,2 Miliar dalam tahun anggaran 2019 ini. Itupun sudah termasuk biaya rutin beserta gaji Rp 320 juta bagi 31 tenaga honorer BPBD.
"Kami juga melihat kondisi anggaran juga miris, karena tentu kita tidak bisa berbuat banyak dengan jumlah anggaran seperti itu," tambah dia.
Dia berharap, porsi anggaran BPBD tahun anggaran 2020 mendatang lebih baik ketimbang tahun anggaran ini. "Tentu kita berharap dengan komposisi dewan baru ini ada perubahan," tutupnya. [tmc]
- Tindaklanjuti Temuan Rp 3,2 Miliar, Kantor Bupati Benteng Digeledah
- Sambut Wisatawan, Danau Picung Berbenah
- Warning!!! Harga Daging Diprediksi Melonjak Menjelang Lebaran
