Gonjang-ganjing mutasi pejabat eselon II, III dan IV atau Jabatan fungsional (Jabfung) di lingkungan Pemkab Lebong makin semerbak. Wajar mengingat sejumlah daerah sudah melakukan penyegaran di birokrasi masing-masing dalam beberapa bulan terakhir. Sedangkan, Pemkab Lebong belum sama sekali.
- Ini Rincian DAK Fisik dan Non Fisik Lebong Di 2022
- TPP Diupayakan Dirapel Empat Bulan
- Bulan Depan, Lebong Punya Jalan Alternatif Baru
Baca Juga
Kabar reshuffle atau perombakan pejabat yang telah merebak kencang ini tampak membuat sejumlah pejabat gelisah yang berpengaruh terhadap kinerja mereka.
Bahkan, informasi yang diterima hingga Selasa (26/2) malam, sejumlah pejabat mulai kasak-kusuk, sehubungan berkembang isu perombakan kabinet tersebut. Ada yang mulai aktif menjalankan kegiatan maupun mulai rutin memaparkan program.
Sejumlah sumber RMOLBengkulu, membenarkan kabar adanya kabar bakal digelar mutasi di lingkungan Pemkab Lebong.
"Bukan rahasia umum lagi. Apalagi daerah lain sudah mulai merombak kabinetnya sebelum Pemilu," kata sumber tepercaya RMOLBengkulu, yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani Abidin saat dikonfirmasi tak menepis rumor tersebut. Menurutnya, pergeseran maupun pengisian akan digelar terbuka karena melalui proses pelantikan. Diakuinya jika banyak pejabat yang harus dirotasi untuk penyegaran karena terlalu lama di jabatan tertentu.
"Kalau untuk informasi akan (mutasi, red) iya," kata Mustarani dikonfirmasi, Senin (26/2) sore.
Isu mutasi ini spontan dengan wacana pengisian jabatan eselon II yang kosong di lingkungan Pemkab Lebong. Terakhir, Pemkab Lebong masih berkoordinasi dengan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sekaligus dirinya selaku Tim Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, memastikan hasil ujian kompetensi (Ujikom) atau Job Fit jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) sudah diproses di tingkat KASN.
Lebih jauh, hasil job fit eselon II sudah diserahkan kepada Bupati Lebong, Kopli Ansori selaku Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK).
"Iya benar. Tapi, (rekom) belum keluar," demikian Sekda.
- DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Bojonegoro Terkait Seleksi PPK
- Dugaan Masalah Pembangunan Jalan Rp 8,7 Millar, Dewan Segera Surati Bupati Kaur
- Juric Wajib Redam "Dinamit"
