Molornya pelaksanaan rolling alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Rejang Lebong, membuat pengamat hukum, Abdusy Syakir angkat bicara.
- Pengerjaan Pembangunan Jalan Di Kaur Senilai RP 8,7 Miliar Diduga Bermasalah
- Keluarkan 41 Surat Tilang, 28 Kendaraan Bayar Pajak Di Tempat
- Gerai Vaksinasi Presisi Polres Diserbu Para Pelajar
Baca Juga
Bukan tanpa alasan. Ia menyoroti molornya pelaksanaan AKD itu karena salah satu anggota fraksi di berhalangan hadir lantaran sedang melaksanakan umrah.
“Kalau menurut saya ini agak naif juga karena yang bersangkutan merupakan salah satu anggota, sehingga rolling AKD terpaksa diundur,” ujarnya.
Menurutnya, agenda penting dewan itu tidak sewajarnya ditunda. Apalagi, diputuskan melalui musyawarah bersama.
Terlebih lagi, satu anggota fraksi di daerah itu bukan unsur pimpinan DPRD.
“Beda ceritanya yang berangkat umrah itu unsur pimpinan atau bahkan Ketua Dewan, karena biasanya yang memimpin AKD yang menandatangani sejumlah dokumen,” tambahnya.
Apalagi tahun anggaran 2022 sudah masuk dan akan segera berjalan. Dimana tugas pokok dan fungsi DPRD khususnya di masing-masing komisi memiliki kewajibannya sendiri.
“Mengingat tidak lama lagi kegiatan dengan anggaran yang baru, artinya dewan pun harus sudah siap untuk melaksanakan berbagai tugas seperti halnya mengawasi, memantau dan lain sebagainya,” tutupnya.
- Menanti Sihir Mohamed Salah, Uruguay Pada Performa Terbaik
- Panggil Seluruh Kades, Kejari Jangan Gertak Sambal
- Temuan BPK RI Di Dinas PUPR Seluma Mencapai Rp 874 Juta Lebih
