Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi pelamar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 di lingkungan Pemkab Lebong.
- Operasi Ketupat Nala Dimulai, Tiga Posko Disiagakan
- Meski Teken Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, KNPI Dipastikan Tetap Dualisme
- Jabatan Kosong Bertambah, Pemkab Pastikan Masuk Open Bidding JPTP
Baca Juga
Kabar seleksi itu diumumkan melalui laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong.
Dikutip dari laman BKPSDM Lebong, pemerintah membuka seleksi untuk dua segmen formasi utama. Paling banyak tenaga kesehatan (nakes). Terdapat pula jabatan fungsional guru.
Plt Kepala BKPSDM Lebong, Beni Kodratullah mengatakan, total tenaga yang dibutuhkan dalam seleksi P3K tahun 2023 ini berjumlah 556 formasi. Rinciannya, yakni jabatan fungsional guru sebanyak 274 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 282 formasi.
"Dari informasi yang ada. Itu untuk tenaga pendidikan, itu hanya pendaftar 234. Kemudian, untuk pendaftar kesehatan ada 329," kata Beni kepada wartawan usai Apel Gabungan di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Lebong, Selasa (17/10).
Hanya saja, lanjuta Beni, dari jumlah pendaftar sebanyak 43 dari 234 pendaftar formasi pendidikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sedangkan, sisanya 191 peserta telah Memenuhi Syarat (MS).
Begitu juga formasi kesehatan. Dari 329 pendaftar, 62 pendaftar dinyatakan TMS. Sedangkan, 267 pendaftar berhak melaju ke tahap berikutnya.
"Dari jumlah itu sudah kita seleksi secara administrasi, dari 234 pendaftar formasi pendidikan ada 43 orang dinyatakan TMS. Untuk tenaga kesehatan 329 pendaftar, itu 62 orang tidak lulus administrasi. Dan itu diumumkan di website resmi," bebernya.
Dia mengaku, untuk pendaftar untuk kategori umum dan khusus sudah memenuhi dari target dari total presentase yang ditentukan. Namun, untuk kategori pendaftar disabilitas kosong.
"Untuk kuota umum dan khusus sudah terpenuhi. Yang kosong adalah kuota untuk disabilitas 12 orang. Jumlahnya (pendaftar disabilitas) nihil," demikian Beni.
- BPN Setujui Fasilitasi Pemkab Lebong Gelar Gerakan Pangan Murah
- DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Bojonegoro Terkait Seleksi PPK
- KNPI dan KONI Sayangkan Adanya Pembiaran Eksploitasi Anak Dibawah Umur di Hotel
