Tuntut Kinerja Pemerintah Daerah, LP-KPK Aksi Di DPRD Mukomuko

RMOLBengkulu. Belasan massa yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mukomuko melakukan Aspirasi Damai didepan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Selasa (20/8).


RMOLBengkulu. Belasan massa yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mukomuko melakukan Aspirasi Damai didepan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Selasa (20/8).

Aksi damai ini menyuarakan aspirasinya terkait pembangunan di daerah ini yang dianggap terbengkalai.

Menurut Korlap Aksi M.Toha,  Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh LP KPK kepada pemerintah daerah, yaitu Menagih visi dan misi Bupati Mukomuko, menagih janji Bupati menempatkan kepala dinas sesuai dengan bidang ilmu, meminta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Mukomuko.

Tuntutan berikutnya yang diajukan kepada Bupati, yaitu meminta Bupati untuk menyurati PT Agromuko untuk memberikan kebebasan kepada peternak sapi untuk mengambil pakan ternak dikawasan PT Agromuko, selanjutnya meminta Kajari Mukomuko untuk menuntaskan kasus makan minum di sekretariat Pemkab Mukomuko sampai ke akar-akarnya.

Selain itu pihaknya juga meminta Kapolres Mukomuko mempertanyakan kasus Bimtek Kades pada tahun 2016 kepada Kapolda Bengkulu, meminta DPRD untuk mengukur ulang lahan HGU PT Agromuko dan tuntutan yang terahkir yaitu Meminta pemerintah daerah membuat rekomendasi pembebasan HGU yang berada disepanjang pesisir pantai.

Bupati Mukomuko Choirul Huda saat dikonfirmasi tanggapanya terkait aksi tersebut, pemerintah daerah sangat terbuka dengan adanya aksi damai tersebut. Menurutnya, penyampaiaan aspirasi tersebut merupakan hak semua orang. Siapapun boleh menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.

"Kita akan membangun daerah ini secara bertahap, tidak bisa semuanya dilakukan secara bersamaan, karena banyak yang harus dibangun dan diprioritaskan," tandas Bupati. [ogi]