Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mulai menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran (TA) 2024 di Gedung Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong, Jum'at (28/7) sekitar pukul 10.09 WIB.
- Ini 27 Wisata Di Lebong Yang Bisa Kamu Kunjungi Saat Libur Lebaran
- Masih Rendah, Dinkes Akan Gelar Vaksinasi Lansia Secara Massal
- Horee.. Kemendagri Akhirnya Setujui TPP ASN Pemkab Lebong
Baca Juga
Kegiatan yang dilanjutkan dengan pemaparan seluruh SKPD ini dihadiri langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Wabup Lebong Fahrurozi, Sekda Lebong Mustarani Abidin, Kepala Bappeda Lebong, Zulhendri, serta seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Lebong.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Lebong, Zulhendri mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 tentunya perlu juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilu serentak yaitu Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg).
“Maka dari itu diperlukan kecermatan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan kebutuhan masing masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Zul sapaan akrabnya.
Dikatakannya, kegiatan penajaman program tahun 2024 ini tentunya sangat diperlukan, agar target kinerja yang sudah direncanakan terarah dan tepat sasaran.
"Pra RKA ini digelar kita mau lihat sejauh mana rencana kegiatan dengan anggaran yang ada," kata Zulhendri dihubungi via seluler.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lebong, Kopli Ansori menyampaikan, setiap program pembangunan yang dibuat harus dirancang dan dipikirkan dengan efektif, efisien serta fungsional.
Orang nomor 1 di Kabupaten Lebong ini juga menekankan pentingnya inovasi dari program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemkab Lebong serta mengedepankan rasionalitas dari setiap usulan program kegiatan yang dianggarkan.
“Kegiatan yang diusulkan harus juga rasional, pilih mana yang harus jadi prioritas, karena kalau tidak ada inovasi pasti akan tertinggal,” tutup Politisi PAN ini.
- Tidak Mau Kecolongan, Pemkab Tuntut Rekonsiliasi Data 5 Objek DBH
- 23 Ribu Anak Di Benteng Kantongi KIA
- Kegiatan Reses Dewan Seluma Jadi Temuan BPK RI Senilai Rp 133 Juta
