Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu Agnes Fitriansyah menghadiri kegiatan Seleksi Aktif Tenaga Ahli Regional Management Consultant (TA-RMC), Kamis, 15 Desember 2022.
- Desak Pengungkapan Penembakan Rahiman Dani, IMM Bengkulu Berikan Surat Izin Demo Setahun
- DPD Apresiasi Komitmen Qatar Lindungi TKI
- Olok-Olok Jokowi, Remaja Berwajah Oriental Ini Akhirnya Ditangkap Polisi
Baca Juga
TA-RMC merupakan pelaksana program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program Pemerintah Pusat ini bertujuan guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan percepatan pelaksanaan pembangunan desa.
Disampaikan Agnes, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kualitas belanja desa diyakini sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan desa.
“P3PD akan fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal,” sampainya.
P3PD memiliki tiga sasaran kegiatan, yakni tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi. Kemudian tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi, dan terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil.
“P3PD diharapkan akan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang efisien yang berbasis big data dengan menggunakan teknologi digital,” terang Agnes.
Oleh sebab itu ia menekankan pentingnya koordinasi, pendampingan, inovasi, dan pengawasan dan pembinaan oleh semua pihak. Pendampingan pembangunan desa, bukan hanya pada kuantitas pendamping tetapi dari kualitasnya.
“Pendamping harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih berdaya untuk menggali potensi desa dan memanfaatkan teknologi digitalisasi,” ujar Agnes.
Lebih lanjut Agnes menegaskan, PMD siap menyukseskan program P3PD di Bumi Rafflesia, Provinsi Bengkulu. [***]
- Kemenkuham Bengkulu Canangkan Pelayanan Publik Berbasih HAM
- Dituding Tak Netral, Humanika Laporkan Ketua PWI Lampung Ke Dewan Pers
- BPK Didesak Audit Ulang Dana Realisasi Wajib PCR
