RMOLBengkulu. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019 dinilai masih jauh dari ekspektasi masyarakat Lebong.
- Pemda Segera Anggarkan Pembukaan Jalan Lebong Tandai
- PT BTL Tuai Kritikan Pekerjakan 56 TKA Asal China, Padahal Pengangguran Masih Tinggi
- Bersahabat Dengan 'The Real New Jurnalisme' Hari Ini
Baca Juga
RMOLBengkulu. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019 dinilai masih jauh dari ekspektasi masyarakat Lebong.
Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh Pemuda Kabupaten Lebong, Nurkholis Sastro. Menurutnya, urat nadi warga Lebong adalah bidang pertanian. Oleh sebab itu, ia mengaku porsi APBD terkesan masih tebang pilih.
"APBD mencerminkan potret pemda dalam menentukan skala prioritas terkait program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun. Prioritas utama APBD harusnya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan," kata Sastro kepada RMOLBengkulu, Jum'at (1/2) siang.
Padahal, kata Sastro, angka kemiskinan tahun 2018 masih berteger pada angka 13 ribu jiwa, sekaligus jauh dari rata - rata nasional. Ditambah lagi dalam setahun terakhir menyetor pengangguran sekitar 3.790 jiwa.
"Itu jauh dari ekspektasi masyarakat. Lebong kalau dari data nyaris 80 persen bekerja sebagai petani. Saya yakin anggaran yang dikucurkan selama ini tidak berimbas pada kepentingan masyarakat Lebong," tambah dia.
Dia juga mengkritisi pembangunan Lebong Command Center (LCC) termasuk bangunan hibah ke sejumlah ke instansi lain yang nilainya mencapai miliaran, pun bersumber dari APBD Lebong.
Realisasi APBD dari Pemkab Lebong seharusnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak.
"Pemda Lebong terjebak pada program teknologi tinggi yang membutukan perawatan dan kesiapan SDM yang matang. Seharusnya yang dikembangkan itu teknologi sederhana atau tepat guna untuk mengelola hasil tani," demikian Sastro. [ogi]
- Rekomendasi KASN Atas Enam Jabatan Diterima Minggu Ini
- Pelaku Hamili Anak Kandung Akan Dijerat UU Perlindungan Anak
- Ratusan Kendaraan Belum Bayar Pajak, Kerugian Negara Berpotensi Rp 1 Miliar
