Persiapan Penilaian Pelayanan Publik, SKPD Diminta Pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu

Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Gedung Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Senin (19/6) sekitar pukul 09.00 WIB/Ist
Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Gedung Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Senin (19/6) sekitar pukul 09.00 WIB/Ist

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Gedung Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Senin (19/6) sekitar pukul 09.00 WIB.


Kegiatan dibuka langsung Sekda Lebong, Mustarani Abidin didampingi Staf Ahli Bupati Lebong, Fakhrurrozi, Kabag Ortala Setda Lebong, Heri Setiawan, serta diikuti perwakilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lebong.

Yang bertindak sebagai narasumber, yakni Herdi Puryanto, SE selaku Kepala ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu, dan Ade Bardiyanto selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekda Lebong, Mustarani dalam sambutannya menyampaikan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan tersebut memerlukan ikhtiar yang bekelanjutan.

Kemudian, transformasi sistem, tata kelola yang baik, serta perubaham mindset dan budaya kerja birokrasi, dari budaya senang dilayani menjadi budaya senang melayani.

"Berkenan dengan hal tersebut, berarti kita mempunyai pekerjaan besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku. Terjebak pada hal bersifat prosedur, dan bersifat administrasi menjadi pelayanan publik yang menekankan kepada kecepatan, inovatif serta berorientasi pada hasil," cetus Sekda.

Selain itu, lanjutnya, perlu juga memerlukan pengawasan dan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu. Baik berupa input, kritik dan dukungan. Agar pelayanan publik di Kabupaten Lebong semakin berkualitas.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," sebutnya.

Dia menambahkan, setelah acara ini diharapkan adanya pelayanan publik yang berkualitas meliputi komitmen yang kuat dari pimpinan perangkat daerah dan unit pelayanan.

Kemudian, hubungan yang baik antar unit kerja, peran aktif unit kerja, membuka kerjasama dengan lembaga mitra, melembagakan inovasi pada unit kerja, serta keinginan belajar untuk beprestasi.

"Sehingga, pada akhirnya akan berdampak pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera," pungkasnya.

Terpisah, Kabag Ortala Setda Lebong, Heri Setiawan menambahkan, kegiatan workshop ini adalah awal untuk persiapan penilaian yang dijadwalkan bulan Juli sampai September.

"Jadi pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan tersebut memerlukan ikhtiar yang bekelanjutan," singkat Heri.