Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, mengikuti rapat pembahasan kebutuhan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar di Aula Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
- Jelang Ramadan, Kopli Desk Disambut Antusias Warga Topos
- Heboh! Warga Uram Jaya Dikejutkan Temuan Jejak Telapak Kaki Mirip Harimau
- Ban Belakang Jadi Faktor Krusial
Baca Juga
Rapat diikuti Asisten I Setda Lebong, Firdaus, Kepala Bappeda Lebong Zulhendri, Kepala Kesbangpol Hambali, serta perwakilan dari KPU Lebong.
Kepala Bappeda Lebong, Zulhendri menyebutkan, sesuai kesepakatan bersama pemerintah kabupaten-kota diminta menganggarkan dana cost sharing untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebong.
"Kita diminta untuk menyiapkan dana sharing itu dialokasikan tahun ini guna pelaksanaan tahun depan," ujar Zul sapaan akrabnya, Selasa (13/6) lalu.
Menurutnya, Untuk KPU Lebong dana cost sharing Pilkada yang minta disiapkan sebesar Rp 2.399.900.000. Sedangkan, untuk Bawaslu Lebong dana cost sharing Pilkada sebesar Rp 1,6 Miliar.
"Kita anggarkan untuk tahun depan. Kalau juknisnya ya diminta dianggarkan di perubahan 40 persen. Tapi, kita tunggu hasil rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dulu," beber Zul.
Dia menuturkan, ada empat kegiatan yang akan dibiayai lewat "cost sharing" yang telah disiapkan tersebut, yakni penyediaan dana honorarium KPPS, Pantarlih, Linmas, dan pembangunan TPS.
"Itu sudah final jadi kab-kota wajib menyiapkan. Jadi empat item ini sudah baku. Jadi, yang msh akan dibahas lagi itu bantuan ke KPU dan Bawaslu," tambah Zul.
Namun demikian, ia menegaskan, anggaran cost sharing ini akan dibahas secara komprehensif berbarengan dengan usulan KPU sebelumnya sekitar Rp 37 miliar dan Bawaslu sekitar Rp 17,5 miliar.
Bahkan, kebutuhan anggaran sebesar itu masih berupa usulan. Artinya, masih ada kemungkinan berubah. Karena setelah ini pihaknya akan melakukan kajian kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan pendukung pelaksanaan Pilkada Lebong.
"Tetap include (masuk) ke dalam dana awal. Tapi, masih akan dihitung kembali kalau 2,3 miiar tetap. Berarti untuk biaya yang lain akan dihitung lagi," demikian Zul.
- Draft Perbup Pilkades 2021 Lebong Rampung, Reko: Sedang Ditelaah
- PWI Benteng Beri Pemahaman Jurnalistik Untuk Operator Desa
- Wisata Dibuka Saat Libur Lebaran, Pengunjung Diwajibkan Sudah Vaksin Kedua
