Dua Pimpinan Jabatan Tinggi (JPT) Madya, yakni pejabat Deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik Ketua KPK Firli Bahuri. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.
- Buka Seminar Koperasi & Pelatihan NPAK, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Bengkulu
- 25 Santri Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan
- Kemenhub: Jumlah Pemudik 2018 Meningkat
Baca Juga
Kedua Deputi yang dilantik Firli tersebut adalah, Brigjen Didik Agung Widjanarko sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK; dan Wawan Wardiana sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas taufik dan hidayahnya pada hari ini Jumat 8 Juli 2022, saya dengan ini secara resmi melantik saudara Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, saudara Wawan Wardiana sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," ujar Firli saat membacakan naskah pelantikan, Jumat (8/7).
Komandan lembaga antirasuah tersebut mengaku percaya, keduanya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
"Semoga Allah SWT, Tuhan YME bersama kita, Aamiin," pungkas Firli, diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.
Didik dan Wawan dilantik sebagai Deputi di KPK berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 69/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 24 Juni 2022.
Baik Didik dan Wawan, keduanya merupakan pejabat yang tak asing di KPK. Karena, sebelumnya juga mempunyai jabatan di KPK. Brigjen Didik sebelumnya menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK. Sedangkan Wawan, sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
- Anugerah Pengadaan 2023, Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik 1 ITKP
- Novel Ungkap Bea Cukai Dianggap Paling Sulit Diajak Perbaikan
- Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Ini Yang Dilakukan Kemenkumham Bengkulu
