Evaluasi Bansos Hingga Akuntability Keuangan, Enam SKPD Jadi Sampel BPKP Perwakilan Bengkulu

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, M Taufik Andary saat membuka acara/RMOLBengkulu
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, M Taufik Andary saat membuka acara/RMOLBengkulu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar entry Meeting dengan Tim BPKP Perwakilan Bengkulu di Aula Inspektorat, pada Senin (13/11) sekitar pukul 14.00 WIB.


Acara dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakilkan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, M Taufik Andary didampingi Ketua Irban M Ronaldi.

Turut hadir Kadis Perindagkop UKM Lebong, Mahmud Siam, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong, Tina Herlina, Kadis Sosial Achmad Gozali, Kadis Pertanian dan Perikanan Lebong, Hedi Parindo, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Samirudin serta Tim BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, M Taufik Andary mengungkapkan, kedatangan TIM BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka mengevaluasi implementasi Bansos APBD tahun 2023 dan Evaluasi Akuntability Keuangan Desa serta Implementasi Bansos APBDes Tahun 2023 di Lebong.

"Sehingga kesimpulan yang dihasilkan, yaitu gambaran postur anggaran dan kualitas perencanaan dan penganggaran,” ucapnya.

Dia menambahkan, ada beberapa SKPD menjadi sasaran tim BPKP Perwakilan Bengkulu. Di antaranya Dinas Sosial (Dinsos), Disperindagkop-UKM, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong, Dinas Pertanian dan Perikanan, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat.

"Jadi ada beberapa SKPD dalam rangka evaluasi implementasi Bansos APBD tahun 2023 dan Evaluasi Akuntability Keuangan Desa serta Implementasi Bansos APBDes Tahun 2023 di Lebong," pungkasnya.