RMOLBengkulu. Yayasan Kanopi Hijau Indonesia menggelar acara diskusi public secara virtual bertema Indonesia Darurat, jumat (11/09) kemarin.
- Hanura: Keputusan KPUD Paniai Coret Hengky-Yeheskiel Konyol Dan Keliru
- Foto Penumpang Kereta Mirip Pak Harto Viral Dan Bikin Heboh
- Kemenkumham Bengkulu Gelar Promosi & Disenminasi KI Di Pemkab Seluma
Baca Juga
RMOLBengkulu. Yayasan Kanopi Hijau Indonesia menggelar acara diskusi public secara virtual bertema Indonesia Darurat, jumat (11/09) kemarin.
Acara ini dihadiri oleh tiga orang pembicara yaitu, Hindun Mulaika dari Greenpeace, Arip Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Muhammad Azzam Prihatno dari Azzam Community, serta di pandu oleh Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat, yang beralasan untuk menegakan keadilan atas arus demokrasi saat ini.
Dikatakan Arip Yogiawan, Demokrasi merupakan alat pengontrol kebijakan namun sekarang demokrasi telah dibajak untuk oligarki atau kebijakan yang dibuat untuk segelintir orang saja.
Ada media social yang menjadi salah satu ruang ekspresi demokrasi tapi juga diserang oleh pendengung atau buzzer yang dibiayai Negara,†ujar Arip Yogiawan.
Dari hal tersebur juga membahas bahwa tidak sedikit orang yang meninggal dunia saat menyampaikan aspirasinya dengan turun kejalan. Maka dari itu Indonesia dapat dikatakan darurat dalam arti demokrasi sebab aturan dan proses terbitnya dikendalikan oligarki.
Sedangkan Hindun Mulaika selaku perwakilan dari Greenpeace juga mengatakan bahwa negara memberikan karpet merah kepada oligarki yang menjadi proses pemiskinan yang terjadi secara siskemik atau menyeluruh. Masyarakat terdampak langsung dan tidak dilibatkan dalam membuat aturan.
Lalu, keselamatan lingkungan adalah tentu hal yang utama, dan melihat kondisi saat ini perjuangan gerakan masyarakat sipil untuk mengingatkan negara harus lebih kuat. Karena sekuat-kuatanya masyarakat sipil merebut ruang demokrasi.
Seperti kata Prihatno, semakin kuat pula oligarki berjuang untuk melemahkan perjuangan.
"Ketika ini tidak menjadi barometer keselamatan lingkungan, ketika lingkungan tidak mampu memberikan pelayanan terhadap ekosistem ini menjadi kehancuran pondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi Indonesia darurat demokrasi dan kerusakan lingkungan, maka gerakan harus di bangun lebih masif lagi," tutup Prihatno. [ogi]
- Kenaikan Tarif Angkutan Mulai H-7
- A Dozen Years Of Happiness, Hotel Santika Rayakan HUT ke 12 Dengan Tanggung Jawab Sosial
- 11.349 WNA Masuk Indonesia Melalui Bandara Soeta Sepanjang PPKM
