Penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas RI, Marsekal Madya Henri Alfiandi dipastikan tetap dilakukan melalui koordinasi TNI-KPK.
- PDIP: Bupati Purbalingga Otomatis Dipecat
- Kebutuhan Ekonomi, Kakak Dan Adik Masih Di Bawah Umur Nekat Mencuri Motor
- APH Lidik Dana Stunting Rp 5,7 M, Puskaki: Semua Pihak Terlibat Harus Diproses Hukum
Baca Juga
Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang sudah bertemu langsung dengan Ketua KPK, Firli Bahuri pada Rabu lalu (2/8).
"Kemarin bertemu (Ketua KPK) untuk koordinasi, silaturahmi. Kami memang harus koordinasi," kata Laksamana Yudo di Stadion Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat pagi (4/8).
Koordinasi TNI-KPK, kata dia, seusia dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa kedua institusi tersebut harus bersinergi.
Untuk itu, Puspom Mabes TNI selalu berkoordinasi dengan KPK soal perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI 2021-2023.
Yudo menerangkan, perkara yang menjerat dua prajurit TNI, yakni Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) selaku Koorsmin Kabasarnas RI, saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Hari Sabtu yang lalu sudah saya tandatangani untuk ditahan, masuk tahanan. Karena Ankumnya (atasan yang berhak menghukum) kalau Pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tandatangani, dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut," pungkas Yudo.
- KPK: Mantan Koruptor Jangan Diberi Posisi Penting
- Ke Bengkulu, Menag RI Didesak Copot Bustasar
- Anggota Polisi Jadi Korban Bom Di Polrestabes Surabaya
