Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dipastikan siap menindaklanjuti hasil Rakor Pengendalian Inflasi 2023, dengan terus berupaya menekan laju inflasi di Provinsi Bengkulu dengan berkolaborasi dengan Forkompinda, sesuai dengan arahan Kemendagri.
- Kemenkuham Bengkulu Ajak Pemerintah Jelajahi Potensi & Tingkatkan Perekonomian
- Kejagung RI Terima Penghargaan JDIHN Kategori “Eka Acalapati”
- Dua Putri Pariwisata Benteng Masuk 10 Besar
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie usai mengikuti Rapat Koordinasi rutin Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri secara virtual meeting, di Ruang VIP Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Rabu (8/2).
Di lain sisi Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie mengungkapkan, angka inflasi Provinsi Bengkulu pada akhir Desember 2022 sebesar 5, 51 persen. Sedangkan pada bulan Januari 2023 angka inflasi Provinsi Bengkulu naik 0,62 persen.
Lanjutnya, berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu ada beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Januari 2023, antara lain, rokok kretek filter, beras, sepeda motor, mie, tarif dokter spesialis, bawang merah, bakso siap santap, kontrak rumah, cat tembok, dan obat dengan resep. Begitu juga dengan tiket pesawat, tarif PDAM yang merupakan kewenangan bupati/walikota.
"Sedangkan untuk bahan pangan sudah dikendalikan melalui operasi pasar. Selain itu Satgas Pangan yang diketuai Sekda provinsi dan anggotanya kepala OPD terkait dan termasuk didalamnya para Forkompinda, yang selalu melakukan koordinasi bersama TPID dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu ini," jelas Fachriza.
Rakor ini diikuti Kementan RI, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah, Kepala BPS pusat, Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan Forkompinda se-Indonesia secara virtual.
Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian menekankan kepada pemerintah daerah maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau pergerakan harga komoditas maupun elemen yang dapat mempengaruhi inflasi daerah.
"Saya minta untuk terus melakukan intervensi inflasi dengan cara operasi pasar guna menekan laju inflasi di daerah.
Meminta Forkompinda dan Satgas Pangan membantu mengawasi operasi pasar. Sehingga operasi pasar ini betul-betul sampai ditangan rakyat dan tidak diselewengkan oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Mendagri Tito dalam video conference.
Selain itu, Mendagri Tito meminta untuk melakukan faktualisasi stok pangan dan melancarkan distribusi pangan ke masyarakat serta melakukan sidak berkala ke gudang pangan.
"Target kita bisa mencapai 4 persen dimana saat ini inflasi masih di angka 5, 28 persen," sebutnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2023 menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, inflasi IHK pada Januari 2023 tercatat 0,34% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,66% (mtm).
Realisasi inflasi (mtm) tersebut terutama didorong oleh penurunan inflasi kelompok volatile food dan administered prices. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,51% (yoy).
- Menteri Hukum dan HAM Buka Secara Resmi Rakor Capaian Kinerja BPSDM
- Kepala BPKH Pastikan Dana Haji Aman
- 26 CASN Kemenkumham Bengkulu Adu Kemampuan Ditahapan Kesamaptaan
