Kepala BPKH Pastikan Dana Haji Aman

Anggito Abimanyu/Net
Anggito Abimanyu/Net

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, memastikan pembatalan haji tahun ini tidak terkait dengan masalah keuangan haji.


Menurutnya dana haji tidak dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur melainkan ke saham Bank Syariah.

"Jemaah Haji Lunas Tunda 2021 akan menjadi prioritas 2022. Dana setoran lunas 2020 dapat ditempatkan di Bank Syariah dan akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH," ujar Anggito saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Fraksi PAN DPR RI bertajuk 'Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji', Kamis (10/6).

"Dana Haji per Mei 2021 Rp 150 triliun, tumbuh 15 persen (2020), tetap aman. Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi investasi langsung infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," imbuhnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Anggito juga menjamin akuntabilitas penggunaan dana haji karena telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sampai dengan 2019 dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semenatra Laporan Keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit.

Alasan utama pembatalan keberangkatan haji ditegaskan Anggitao,  adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji, sebagaiamana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660/2021.

"Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Tidak ada. Tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur, jalan tol, dan sebagainya," katanya.

Dituturkan Anggito, sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah RI, sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) BPKH yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dengan akad ijarah, underlying proyek K/L, dan pembayaran pokok/kupon SBSN dijamin oleh APBN.

"SBSN atau PBS (sebelumnya SDHI) BPKH telah mendapatkan opini Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI," demikian Anggito.

Selain Anggito, hadir sejumlah narasumber dalam webinar virtual yang digelar Fraksi PAN itu. Yakni Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan Rektor UMJ Mamun Murod Albarbasy.