Polda Bengkulu akan memback-up kasus pelarian 4 anak didik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu beberapa hari yang lalu.
Diketahui, dari 4 orang anak didik yang melarikan diri dari LPKA Bengkulu, saat ini baru 3 orang yang ditangkap dan 1 orang lagi masih dalam proses pengejaran petugas.
Melihat kejadian itu, Kasubdit III Jatanras Polda Bengkulu Kombes Pol Andy Dadi Nurcayo mengungkapkan bahwa Polda Bengkulu dalam hal ini akan ikut serta dalam melakukan pencarian atau pengejaran terhadap 1 anak didik tersebut.
“Dengan memonitor kasus ini, Polda Bengkulu akan ikut memback-up pengejaran terkait napi yang kabur,” kata Kombes Pol Andy Dadi Nurcayo kepada RMOLBengkulu.
Meski Polda Bengkulu saat ini belum dimintai secara resmi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu, lanjut Andi. Tetapi pihaknya akan proaktif dan akan menggunakan sistem jumput bola dalam penanganan kasus pelarian anak didik LPKA Bengkulu ini.
Terlebih lagi personil Polda Bengkulu saat ini tengah mendalami kasus pembegalan ambulance yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga proses pencarian anak didik yang diduga melarikan diri ke daerah tersebut bisa ikut dipantau oleh personil Polda Bengkulu.
“Sembari berjalan, kita akan koordinasikan ini dengan polres maupun polsek untuk penangananya apabila ada kesulitan. Selagi pasukan kita ada di curup dan rejang lebong akan kita cari,” sambungnya.
Kasubdit Jatanras Polda Bengkulu ini juga menambahkan bahwa penanganan-penanganan kasus seperti ini harus segera diselesaikan guna menjaga kenyamanaan dimasyarakat.
Di sisi lain, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu Ika Yusanti mengatakan bahwa pelarian 4 anak didik LPKA Bengkulu tersebut terjadi pada waktu siang hari. Dimana saat kejadiaan tersebut petugas tengah menjalankan apel.
Dengan kejadian tersebut, pihaknya juga mengakui adanya kelemahan dalam penjagaan anak didik di LPKA Bengkulu sehingga kasus pelarian anak didik di LPKA Bengkulu ini terjadi untuk yang kedua kalinya.
“Kita akui kita lemah, karena rasio petugas tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Kemudian Sarpras yang kurang mendukung dan semua itu akan kita evaluasi,” tutup Ika Yusanti.
