RMOLBengkulu. Indonesia beda dengan Korea Selatan, rapid test Covid-19 yang diinstruksikan Presiden Jokowi dalam penerapanya perlu strategi khusus. Pasalnya, jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak dari Korsel begitu pun luas wilayahnya.
- BNN Catat 8.691 Titik Rawan Narkoba, Satu Provinsi Tetangga Bengkulu
- 776 Pegawai Kemenkumham Bengkulu Ikut Penilaian Kompetensi dan Potensi SDM
- Dolar Nyaris Tembus 15 Ribu, HIPMI: Industri Nasional Bisa Kolaps
Baca Juga
RMOLBengkulu. Indonesia beda dengan Korea Selatan, rapid test Covid-19 yang diinstruksikan Presiden Jokowi dalam penerapanya perlu strategi khusus. Pasalnya, jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak dari Korsel begitu pun luas wilayahnya.
Diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene penduduk indonesia 5 kali lipat dari penduduk Korea Selatan yang hanya 51 juta. Dari angka tersebut sudah dipastikan kompleksitas jauh lebih besar.
"Demografi dan geografi juga berpengaruh pada pelaksanaan rapid test massal virus corona ini. Pulau Jawa khususnya menjadi daerah dengan positif corona terbanyak, dan penduduknya yang mencapai 141 juta orang, menyisirnya harus ada strategi khusus, juga protokol yang jelas,†tutur Felly, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/3).
Felly menyebutkan, protokol berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) sangat ditunggu masyarakat dan para pelaksana teknis didaerah. Tujuannya untuk menjadi acuan bagaimana para pelaksana mempunyai standar yang jelas mengenai penanganan wabah hingga proses isolasi di rumah sakit rujukan.
"Protokol itu outputnya adalah keberhasilan kebijakan Rapid Test Corona secara massal. Dengan kata lain menjadi ujung tombak. Juga pelaksana harus disiplin dalam pelaksanaannya. Kelonggaran-kelonggaran dalam situasi saat ini harus diperkecil guna keberhasilaan penanganan corona,†imbuhnya.
Selain itu, Felly juga menginginkan mitigasi Orang Dengan Pengawasan (ODP) dengan Pasien dengan Pengawasan (PDP) segera dipercanggih lagi. Ia membayangkan kerumitan di lapangan akan terjadi tatkala perpindahan orang secara massif tidak bisa ditelusuri dengan tuntas.
"Ini yang kita tidak inginkan, penyebarannya yang tidak terlacak oleh sistem yang canggih,†katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk melakukan Rapid Test massal terhadap semua orang yang mempunyai potensi paling besar tertular seperti orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif corona. [tmc]
- Libur Lebaran Lebih Panjang, BRI Siapkan Rp 62 Triliun
- Ini Kunci Sukses Kemenkumham Bengkulu Membangun ZI Menuju WBK & WBBM
- Begini Kronologi Penggerebekan Oknum ASN Pemprov Sumbar
