Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang digelar di dua tempat berbeda, yakni Kecamatan Topos dan Kecamatan Rimbo Pengadang, Selasa (30/1) siang.
- Tim Provinsi Penilaian Akhir Nangai Tayau Sebagai Desa Pilot Project
- PDAM Ada Direktur Baru, Bupati Harap Bisa Menghasilkan PAD
- KNPI dan KONI Sayangkan Adanya Pembiaran Eksploitasi Anak Dibawah Umur di Hotel
Baca Juga
Acara dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakilkan Kepala Bappeda Lebong, Zulhendri, Camat Topos Zerly, Camat Rimbo Pengadang Adnanhori, Kapolsek Rimbo Pengadang IPTU Amir Lukman Hakim, dan Danramil 409-08 Rimbo Pengadang, Pelda inf Mulyawan, serta seluruh Kades-Pj Kades di wilayah Kecamatan Topos dan Kecamatan Rimbo Pengadang.
Pantauan di lapangan, Musrenbang pertama kali dimulai di wilayah Kecamatan Topos, serta dilanjutkan rombongan di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang.
Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui Kepala Bappeda Lebong, Zulhendri menyampaikan, Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai salah satu sarana perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan partisipatif.
Dimana terlibatnya berbagai pemangku kepentingan masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat partisipatif terhadap kelompok masyarakat rentan terpinggirkan serta aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambil kebijakan.
"Untuk itu melalui Musrenbang Kecamatan, setiap usulan rencana kegiatan yang diusulkan haruslah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat secara umum," ujar Zulhendri.
Lanjut dia menjelaskan, dengan mengusung tema 'peningkatan dan pemantapan pembangunan sektor-sektor unggulan daerah menuju Lebong bahagia dan sejahtera'. Penetapan skala prioritas harus dilakukan, agar arah kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, serta sejalan.
Tak hanya itu, percepatan pembangunan daerah harus didukung oleh tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga pilar pembangunan tersebut diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Sehingga, pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi dari kualitas perencanaan serta kerjasama, dan sinergitas seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Dan pada akhirnya, keselarasan serta keterpaduan peran dan fungsi dari masing-masing pilar pembangunan menjadi dasar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Lebih jauh, setiap kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya diakomodir dalam APBD. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan keuangan daerah Kabupaten Lebong.
"Oleh karena itu, kami berharap, setiap usulan kegiatan yang disampaikan agar mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Sehingga, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Terpisah, Camat Topos Zerly, mengaku seluruh usulan masyarakat sudah disampaikan kepada Bappeda, serta OPD teknis.
"Dan Insya Allah musrenbang yang kita laksanakan ini memang dimulai dari bawah," sebut Camat.
Dia berharap, seluruh usulan masyarakat di Kecamatan Topos ini dapat diakomodir dan msuk ke dalam rencana kerja (renja) OPD terkait seperti yang dibangun pada tahun 2023 lalu.
"Alhamdulillah di Kecamatan Topos, ini ucapan terima kasih kami kepada Bupati Lebong, Ketua DPRD Lebong, Sekda Lebong dan OPD terkait. Seperti contoh pembangunan jalan Tik Sirong, pembangunan pasar di Ajai Siang, beberapa irigasi dan jalan lingkungan. Besar harapan kami, pembangunan seperti ini kembali berlanjut," demikian Zerly.
Sementara itu, Camat Rimbo Pengadang, Adnanhori meminta, agar wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
"Kalau tadi paling menonjol usulan kita terkait akses jalan ya. Jalan lingkungan, dan peningkatan Puskesmas Rimbo Pengadang, dan sektor pendidikan," kata Adnanhori.
Dia berharap, usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang dapat diakomodir. "Harapan kita dari kegiatan ini ada hasil ya. Kemudian ada tanggapan dari pihak kabupaten untuk merealisasi apa saja yang diminta desa melalui kecamatan," tutup Adnanhori.
- Pilkades Serentak Belum Disetujui Kemendagri, Syarat 500 DPT Belum Terpenuhi
- Usai Uji Petik, Target PAD Empat OPD Akan Direvisi
- Diduga BKD Seluma Kangkangi Hasil Banggar, Yupan Ahyadi: Kita Segera Panggil BKD
