Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) resmi melakukan penilaian Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong Tahun 2023 yang digelar di Ruang Aula RSUD Lebong, Senin (27/11) sekitar pukul 08.00 WIB.
- Ditegur Mendagri, Realisasi Insentif Nakes Dipercepat
- Bupati: Sampah Persoalan Klasik Yang Harus Dihadapi Bersama
- Sudah 3 Ribu Warga Disekat Di Pintu Curup-Lebong, 70 Reaktif
Baca Juga
Acara dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori dihadiri Ketua Tim Surveior LARSDHP, dr. Abdi Setia Kesuma dan Khairul Omori, S.Kep., Ns., MM selaku anggota Tim Surveior.
Turut hadir, Kadis Kesehatan Lebong Rachman, Plt Direktur RSUD Lebong, Denny Christian Lukas, Ketua Tim Akreditasi RSUD Lebong, dr Bangun Edwar, Kepala Tata Usaha (TU) RSUD Lebong, H Dahril, Kasi Pelayanan, dr Eni.
Turut hadir Kasi Perawatan, Bobby Prima, serta dihadiri Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Lebong, serta seluruh dokter spesialis dan tenaga medis di RSUD Lebong.
Sekda Lebong, Mustarani Abidin dalam sambutannya mengutarakan, akreditasi menjadi komitmen pemerintah daerah bersama Dinkes dan RSUD untuk terus meningkatkan mutu layanan rumah sakit kepada masyarakat.
"Ini adalah upaya kita pemerintah daerah, semuanya kembali ke masyarakat. Ini tentang pelayanan semua. Kalau ada pelayanan yang kurang, makanya hari ini dinilai," ujar Sekda.
Sekda menuturkan, waktu yang dinanti akhirnya dimulai, yaitu proses akreditasi, meskipun sudah mendapat posisi madya namun perbaikan terus diupayakan sehingga dapat menjadi paripurna.
"Kalau posisinya madya mau ke posisi sempurna, semua penilaian itu harus diatas 80 persen. Secara globalnya berapa, kalau nanti dibawah 80 persen maka itu tidak paripurna. Kalau diatas 80 persen, maka itu nanti paripurna," sebutnya.
"Ini semua adalah untuk masyarakat. Tidak ada untuk masyarakat. Penilaiannya dilihat dari sisi pelayanan, bagus atau tidak. Kemudian dari sarana dan prasarana rumah sakit, cukup atau tidak. Ini nanti untuk masyarakat," ungkapnya.
Sekda Lebong, pelaksanaan akreditasi tahun ini diharapkan dapat hasil memuaskan. Terutama menyandang status paripurna.
"Kalau dari keterangan pak dirut, itu semua dokter spealis semua pelayanan dasar itu ada. Intinya, ini kan mulai ke kesempurnaan. Termasuk pelayanan perawatnya, itu juga dinilai. Semuanya ini dinilai untuk akreditasi," timpal sekda.
Bupati Lebong juga berusaha agar RSUD Lebong memaksimalkan pelayanan mencapai Paripurna dan harus didukung oleh semua pihak yang terkait termasuk pimpinan rumah sakit. Komitmen dari pimpinan dan dukungan dari seluruh SDM yang ada rumah sakit juga memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan. Semoga dalam penilaiannya nanti bisa memperoleh hasil terbaik.
"Tapi, pak bupati masih menunggu hasil penilaian ini. Mana yang bolong akan kita tambal. Mungkin dari sisi pegawai, akan kita tambah," demikian Sekda.
Sementara itu, Bupati Lebong, menyampaikan, keinginannya untuk menjadikan RSUD Lebong sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Bengkulu.
"Bupati berharap RSUD Lebong jadi zero (0) rujukan. Dari ribuan pasien yang dirawat hanya 10 kasus rujukan," katanya, tadi malam Minggu (26/11) saat mengikuti kegiatan ramah tamah di salah satu resto di Kabupaten Lebong.
Bupati ini berharap RSUD Lebong menjadi 0 rujukan, sehingga Ketika pasien yang dirujuk ke RSUD adalah pasien yang mengalami kasus penyakit berat saja.
Bupati yang suka blusukan ini berharap rumah sakit ini menjadi rujukan tak hanya di Bengkulu tetapi juga warga Kabupaten tetangga sekitarnya.
"Sehingga tidak ada lagi yang di rujuk keluar kecuali kasus-kasus spesifik yang memang tidak bisa dilayani di Bengkulu," demikian Kopli.
- KNPI dan KONI Sayangkan Adanya Pembiaran Eksploitasi Anak Dibawah Umur di Hotel
- Jam Kerja ASN Pemkab Lebong Hanya Dikurangi 1 Jam Selama Ramadan
- Raih WTP 5 Kali Beruntun, Bupati Siap Perbaiki Catatan BPK
