Maraknya keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan sekolah dasar (SD) dan SMP di Kota Bengkulu membuat legislatif gerah. Ketua Komisi I DPRD Kota, Teuku Zulkarnain pun meminta agar Inspektorat segera melakukan audit terhadap seluruh SD dan SMP di Kota Bengkulu.
- 23 Pejabat Eselon II Dievaluasi, Pejabat Tak Cakap Bakal Diganti
- Kartu Vaksin Jadi Syarat Lolos Penyekatan PPKM Kota Bengkulu
- Tersisa 30 Miliar, RSHD Minta Klaim Dana Covid-19 Segera Dicairkan
Baca Juga
"Banyak sekali keluhan yang masuk ke kita soal Pungli di lingkungan sekolah ini. Inspektorat harus segera ambil bagian, audit sesegera mungkin SD dan SMP sederajat di Kota Bengkulu agar semuanya menjadi jelas," kata Teuku kepada awak media usai hearing bersama Inspektorat Kota, Rabu (8/09).
Lebih lanjut, Politisi PAN ini mengatakan jika pungutan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan dalam lingkungan sekolah. Menurutnya pemerintah telah menyediakan berbagai anggaran yang khusus diperuntukkan bagi dunia pendidikan.
"Pungutan apapun bentuknya itu jelas dilarang. Entah itu untuk beli buku, bantuan pembangunan gedung dan lain sebagainya. Pemerintah sudah mengatur semua itu melalui dana BOS dan anggaran-anggaran khusus yang lainnya. Kalau pun masih ada siswa yang belum tercover bantuan diatas, kita minta sekolah mendata agar dicarikan alternatif bantuan lain," ungkapnya.
Ia pun menegaskan jika pihaknya akan merekomendasikan agar Pemkot memberi sanksi tegas apabila kemudian hari ditemukan fakta bahwa sekolah melakukan Pungli.
"Jika nanti masih ada sekolah yang kedapatan melakukan Pungli, kita minta nanti Pemkot memberikan sanksi tegas agar kemudian pungli-pungli dalam bentuk apapun tidak semakin membudaya," tutupnya. [ogi]
- Disperindag Pastikan Stok LPG Aman Selama Ramadhan
- Hari Pancasila, Budiman: Mari Kita Jaga Kesatuan Dan Persatuan
- Jabatan Eselon II Banyak Kosong, Pemkot Segera Lakukan Job Fit
