- Anniversary Perdana, Ini Capaian UDD PMI Provinsi Bengkulu
- Awas! Peredaran BBM Ilegal Marak Jelang Lebaran
- Dibanding Delta, Para Pakar Lebih Khawatir dengan Varian Lambda
Baca Juga
RMOLBengkulu. Mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rahmat Yasin (RY) resmi ditetapkan sebagai tersangka olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka baru itu dalam pengembangan perkara dugaan Suap Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014.
Bahkan, ini untuk kedua kalinya Rahmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda, yaitu dugaan korupsi pemotongan uang oleh Kepala Daerah di Bogor dan dugaan penerimaan gratifikasi.
"Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan RY (Rachmat Yasin) Bupati Bogor periode 2008-2014 sebagai tersangka," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat jumpa pers di Media Center KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
Febri menambahkan, Rahmat Yasin diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp 8.931.326.223. Ia juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta.
"Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif pada 2013 dan 2014. Kemudian, untuk gatifikasi diduga berhubungan dengan jabatan RY tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 3 hari kerja," jelas Febri.
Lebih jauh, KPK turut juga menemukan dugaan sejumlah pemberian lain yang telah diterima oleh Bupati Bogor saat itu. Karena itu, KPK masih terus melakukan pengembangan perkara ini.
"Untuk memaksimalkan asset recovery, KPK melakukan penyelidikan dan saat ini setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru," kata Febri dilansir RMOL.id.
Atas ulahnya, RY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam kasus ini, sebanyak empat orang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah menjalani masa hukumannya.
- Fraksi Demokrat Ajukan Hak Angket Soal Polisi Aktif Dilantik Pjs Gubernur
- Dirjen Dukcapil: KTP-EL Yang Tercecer Berasal Dari Pasar Minggu
- Bengkulu Berlakukan PPKM Mikro, Rumah Sakit Swasta Jadi Rujukan Covid-19
