Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah I menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembenahan Perizinan dan Optimalisasi Pajak Daerah terkait Penyelenggaraan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) demi mendorong pembenahan dan optimalisasi pajak daerah dari sektor tambang MBLB. Rakor berlangsung di Ballroom Mercure Hotel, Rabu (5/10) pukul 10.00 WIB.
- Atensi Sidak, Ketersediaan Obat Dan Oksigen Jadi Prioritas
- Reses Alamsyah, Masyarakat Masih Keluhkan Infrastruktur dan Banjir
- Pastikan Kesiapan Pemilu 2024, Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sidak Lapas Curup
Baca Juga
"Kehadiran kami kali ini dalam pelaksanaan dua tugas KPK, yaitu melakukan pencegahan dan koordinasi,” ujar Plt Direktur Korsup Wilayah I KPK Edi Suryanto dalam sambutannya.
Menurut Edi, dalam upaya pencegahan korupsi pada tata kelola perizinan MBLB tugas KPK adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki instansi-instansi lainnya sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi oleh KPK.
Melalui trisula pemberantasan korupsi tersebut, KPK dengan pendekatan pendidikan memperkuat pemahaman segenap stakeholders tentang potensi dan area rawan korupsi terkait MBLB. Sementara melalui upaya pencegahan, kata Edi, KPK mendampingi pembangunan sistem tata kelola perizinan.
“Dengan pendekatan penindakan, KPK merekomendasikan APH di bengkulu untuk bersama-sama menindak yang tidak berizin. Satpol PP didampingi kepolisian, TNI untuk bersama-sama menertibkan,” tegasnya.
Di sisi lain, sambungnya, KPK juga akan koordinasikan kendala yang dihadapi pelaku usaha, baik terkait mekanisme perizinannya, kewajiban pembayaran pajak, maupun kendala lainnya.
Hadir dalam rakor Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan seluruh kepala daerah di wilayah Bengkulu beserta jajaran kepala OPD terkait lainnya.
Rohidin menyambut baik rakor tersebut dan berharap rakor dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit.
“Kalau kita konsen dan komit untuk melakukan penertiban perizinan, mari kita lakukan secara optimal. Karena pada akhirnya penertiban akan memberikan dampak efektif dalam meningkatkan pajak daerah,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan rekomendasi kepada kementerian untuk mencabut izin-izin yang tidak efektif.
“Output kegiatan hari ini harus ditindaklanjuti secara konkrit dengan melakukan identifikasi atas semua izin tambang. Mana izin yang habis, tidak berada di wilayah tambang, dan lainnya,” tegas Rohidin.
Rakor ini merupakan bagian dari implementasi program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di daerah melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan fokus area yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kedelapan fokus area tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Selain itu, koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi juga dilakukan KPK kepada sektor usaha. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga meliputi penyelenggaraan layanan publik untuk masyarakat dan perizinan yang berkaitan dengan dunia usaha.
Sehingga, harapannya pembenahan perizinan khususnya pasca diundangkannya Pepres No 55 Tahun 2022 dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan usaha mineral bukan logam dan batuan serta mendorong pengembangan iklim usaha di Bengkulu yang bebas dari suap.
- 86 Persen Fisik Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sudah Rampung
- Lampung Geger, Ada Benda Mencurigakan Diduga Bom
- Peluncuran Perpres Stranas BHAM, Kemenkumham Bengkulu Siap Berkolaborasi Dengan Pemda
