RMOLBengkulu.Tidak ada pihak manapun yang bisa melarang seseorang berkiprah di dunia politik, salah satunya maju menjadi anggota legislatif. Kecuali ditetapkan dalam putusan pengadilan.
- Baru Tiga Orang Balon DPD RI Daftar Ke KPU Banten
- KPU Perjelas Aturan Debat Publik Ketiga
- Sepeda Premium Produksi Anak Bangsa Ini Dipuji Airlangga
Baca Juga
RMOLBengkulu. Tidak ada pihak manapun yang bisa melarang seseorang berkiprah di dunia politik, salah satunya maju menjadi anggota legislatif. Kecuali ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Demikian ditekankan Anggota Komisi II, Edi Kusuma Wijaya ketika ditemui di Ruang Fraksi PDIP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).
Hal itu disampaikan Edi menanggapi KPU yang mengupayakan agar mantan narapidana perkara korupsi tak bisa mendaftar sebagai caleg.
Edi menyebut Pasal 240 ayat 1 (G) UU 7/2017 Tentang Pemilu sudah mengatur perihal persyaratan seorang caleg. Termasuk juga caleg yang pernah berperkara hukum.
Seorang caleg dengan pidana di atas lima tahun, kata Edi, sesuai dengan pasal tersebut maka tetap dipebolehkan berkontestasi.
"Untuk yang pidananya di atas lima tahun, dia harus mengumumkan bahwa dia adalah mantan terpidana, tapi tidak dilarang (nyaleg)," jelasnya.
Terkecuali, lanjutnya, jika dalam putusan pidananya juga disertai putusan bahwa pengadilan mencabut hak politiknya.
"Hak politik ini pun oleh hakim ada yang dicabut selamanya, tetapi ada juga yang dicabut dua atau tiga tahun saja," tukasnya. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Menko Airlangga Optimis Ekonomi Indonesia Mampu Rebound Tahun Ini
- Pemenang Pilwakot, Ketua KPU: Tunggu Hasil Pleno
- Masa Sidang II DPRD Bengkulu Utara Bahas 4 Raperda
