Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).
- Sepi, Hari Ke-8 Belum Ada Caleg Daftar Di KPU Kota Bengkulu
- Menko Airlangga: Positivy Rate Covid-19 Di Sejumlah Daerah Masih Terlalu Tinggi
- Hasil Rakernas, PAN Resmi Gabung Koalisi Jokowi
Baca Juga
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Megawati telah mengamati situasi sosial politik yang sedang terjadi. Menurut Hari, situasi kebangsaan di 2019 dan 2024 jauh berbeda.
"2019 lebih kepada perbedaan yang kerangkanya mengancam ideologi Pancasila dan Jokowi masih menjadi bagian kader PDIP sehingga MSP (Megawati Soekarnoputri) membela kadernya," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).
Namun pada 2024 ini, lanjut Hari, Jokowi membelot dari partai yang telah membesarkannya, serta lebih mengutamakan kepentingan nepotisme.
Sehingga, Megawati menyampaikan keresahannya melalui tulisan yang dimuat di koran Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Tentunya (perilaku Jokowi) saat ini, sangat berlawanan dengan tujuan PDIP yang selama ini posisinya menjaga nilai-nilai Reformasi dalam ruang berbangsa dan bernegara," pungkas Hari.
- PKB dan Gerindra Yakin KKIR Tak Akan Bubar
- Kemendagri Catat 6 Provinsi Paling Rawan
- Sekjen PSI Sangat Mungkin Berstatus Tersangka