RMOLBengkulu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim tren kepala daerah yang tersangkut kasus hukum termasuk korupsi menurun drastis.
- Mardiyanti Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Agar Direalisasikan Sebelum 2024
- Proyek Jembatan Di Jalinbar Ganggu Pemudik
- Oksigen Naik 900 Persen, Kemendag Dan Polri Diminta Gerak Cepat
Baca Juga
RMOLBengkulu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim tren kepala daerah yang tersangkut kasus hukum termasuk korupsi menurun drastis.
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik Piliang mengatakan, sejak tahun 2004 hingga Oktober 2018, memang ada 434 kepala daerah yang terjerat kasus hukum.
Namun jika ditelisik lebih jauh, angka pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum cenderung menurun dari tahun ke tahun.
"Trendnya sebenarnya menurun," sebut Akmal Malik dalam diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).
Menurut data Kemendagri, sejak tahun 2004 sampai 2009 setidaknya ada 241 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Adapun tahun 2009 sampai 2014 angkanya menurun menjadi 101.
"2014 sampai 2018 turun juga sampai dengan terakhir di Cirebon kemarin angka kita 92 (kepala daerah). Sebetulnya trennya menurun," pungkas Akmal Malik. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Sahkan UU Ciptaker, Ini Kata BEM UI
- 1.051 Bibit Mangrove Ditebar di Kawasan Pesisir Pantai
- Treasury Awards 2023, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Raih Penghargaan Kualitas Laporan UAPPA-W Terbaik
