Masyarakat diingatkan dalam mengikuti dan memiliki para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada serentak nanti. Soalnya, para pemain dan prosesnya diduga banyak ditunggangi para pebisnis kotor demi mengamankan dan menyeÂlamatkan bisnisnya, meski denÂgan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
- Amien Rais Disebut Legenda Dalam Reformasi
- PAN-Demokrat Kemungkinan Besar Dukung Non Jokowi
- Cegah Aksi Teror, Polda Sumut Tempatkan Sniper Di TPS
Baca Juga
Masyarakat diingatkan dalam mengikuti dan memiliki para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada serentak nanti. Soalnya, para pemain dan prosesnya diduga banyak ditunggangi para pebisnis kotor demi mengamankan dan menyeÂlamatkan bisnisnya, meski denÂgan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Hal ini diingatkan Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar. Terutama, di daerah-daerah yang sangat potensial terjadi perebuÂtan lahan bisnis, kewaspadaan dan kehati-hatian perlu ditingÂkatkan, agar tidak terjebak pada kepentingan kotor para pebisnis hitam itu.
"Banyak Pilgub hanya dimanÂfaatkan untuk merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi. Bahkan ada keÂcenderungan ditunggangi para pemodal dan pebisnis kotor yang bermain di balik setiap kandiÂdat yang berkontestasi, demi melanggengkan bisnisnya," tuturnya. dikutip Kantor Berita Poliitk RMOL.
Melky mencontohkan, unÂtuk Pilgub di Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat kental tunggangan para pebisnis keÂpada para kandidat yang berÂtarung. Menurut dia, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada Pilkada Serentak 2018 ini tidak akan menyeleÂsaikan permasalahan dan krisis rakyat.
Hal ini cukup beralasan, mengÂingat Provinsi NTT hingga saat ini terus dikepung oleh berbagai investasi berbasis lahan skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan. Dalam konteks pertambangan, lanjut Melky, misalnya, masih terdapat 309 izin tambang yang menyebar di 17 kabupaten di NTT.
"Kehadiran pertambangan ini merampas lahan dan merusak hutan, mencemari air dan peÂsisir pantai, bahkan tak sedikit warga dikriminalisasi hingga berujung di penjara hanya karena membela tanah dan airnya," jelasnya.
Selain pertambangan, lanÂjut Melky, Provinsi NTT juga dikepung investasi perkebunan skala besar, seperti yang terjadi di Sumba Timur dan Ngada.
Hal senada diingatkan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) Petrus Ngangu. Selain di Sumba Timur, investasi perkebunan lainnya hadir di Kabupaten Ngada.
Dia melihat, di balik kontestaÂsi Pilgub NTT, para pebisnis ini diduga kuat ikut bermain melalui praktik ijon politik, demi mendaÂpatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka di daerah.
Salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum, papar Petrus, adalah dengan menunggangi dan menÂgendalikan para kandidat melaÂlui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai bagian dari praktik ijon politik.
"Maka investasi berbasis lahan skala besar seperti pertambanÂgan, perkebunan, dan sejenisnya adalah bentuk hubungan saling menguntungkan, antara pelaku bisnis dan politisi, mengingat tidak sedikit modal finansial unÂtuk berkontestasi dalam Pilgub," tuturnya. [ogi]
- Helmi-Dedy Umumkan Kemenangan
- Besok Penjabat Walikota Bersama Plt Gubernur Dan Kapolda Pantau Langsung Pilwakot, Ini Rutenya
- Bahas PKPU, DPR Panggil Pemerintah Dan Penyelenggara Pemilu
