Dirwan: Birokrasi BS Emergency dan Menanti Kehancuran

Baca Juga

• Idulfitri Pada Hari Kartini
• Warga Eks Padang Bano Bisa Gunakan Hak Pilih Di Lebong
• Oknum Pejabat RSUD Curup Diduga Tahan Uang Jasa Karyawan

Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), sudah sangat emergency dan memprihatinkan bahkan mendekati kehancuran, karena birokrasi yang didalamnya orang-orang yang mementingkan diri sendiri.

Diungkapkan Dirwan, dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan sangat diperlukan pembenahan birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersifat sensitif, responship dan tegas. Karena birokrasi merupakan tulang punggung pemerintahan, integritas hal yang paling penting. Birokrasi BS saat ini sudah sangat kronis karena penyakit birokrasi yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan masyarakat. Maka untuk hal tersebut, dirinya mengajak semua lapisan agar dapat bekerjasama untuk membangkitkan kembali BS agar menjadi lebih baik dan maju.

"Birokrasi pemerintahan BS saat ini sudah sangat emergency, karena sudah hancur kebanyakan lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada masyarakat, hal itu semua terjadi karena adanya permainan uang didalamnya dalam mendapatkan jabatan," kata Dirwan kepada RMOL Bengkulu, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, konsep strategi grand design, pelaksanaan pembangunan pelayanan masyarakat yang akan diterapkan, diharapkan dapat merubah BS menjadi daerah yang lebih baik lagi untuk menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS).

"Saya berjanji akan membangun BS menjadi lebih baik lagi, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat BS menjadi Emas," ujarnya.

Pengelolahan keuangan daerah, tambah Dirwan, harus berlaku transparan dan bermanfaat untuk masyarakat BS. Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tersentuh kepada masyarakat, dimana sebelumnya 70 persen belanja pemerintahan dan 30 persen pembangunan, namun dimasa pemerintahannya, 30 persen anggaran diperuntukan belanja pemerintahan dan 70 persen akan digunakan demi kepentingan masyarakat dengan pembangunan.

"Untuk anggaran APBD sebelumnya 70 persen untuk pemerintahan dan 30 persennya untuk pembangunan, tapi mulai sekarang akan saya ganti dengan 30 persen pemerintahan dan 70 persen pembangunan," tegas Dirwan. [CW14]