Salah satu peserta yang ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk mengisi sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan hasil seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Ada 245 Warga Alami Gangguan Jiwa Berat, 6 Orang Justru Dipasung
- Baru Dua Pejabat Daftar Seleksi JPT
- Ketua DPRD Minta Masyarakat Manfaatkan Keberadaan Mal Pelayanan Publik
Baca Juga
Pelaporan hasil seleksi JPTP ke ASN bukan tanpa alasan, sebab diduga ada kecurangan dalam hasil seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Organisasi Kemasyarakatan Pusat Informasi dan Jaringan Rakyat (Pijar) memberi dukungan penuh terhadap laporan tersebut.
Disampaikan Sekretaris Umum Pijar, Jonsisuardi, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku bahwa pihaknya juga punya hak mempertanyakan tahapan administrasi hasil seleksi JPTP yang diduga kuat ada kecurangan.
"Kita akan beri bantuan terhadap laporan dugaan kecurangan hasil JPTP ke KASN, karena keadilan harus ditegakkan," tegas Jonsisuardi, Selasa (13/6).
Selain melaporkan ke KASN, lanjut Jonsisuardi, pihaknya juga melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kemenpan RB) dan Ombudsman. Salain itu dirinya juga meminta kepada DPRD Seluma untuk turun tangan dalam menyelesaikan dan mencari solusi terhadap permasalahan dugaan kecurangan dalam hasil seleksi JPTP tersebut.
"Kami minta kepada DPRD untuk ikut serta menyelesaikan masalah ini, jangan hanya diam," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Hadianto selaku Ketua tim panitia seleksi mengatakan bahwa hasil seleksi JPTP telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ada aturan yang dilanggar, sedangkan terkait pelantikan hasil seleksi JPTP kata Hadianto hal tersebut berdasarkan rekomendasi dari KASN.
"Kalau ada peserta yang protes, ya silahkan saja itu hak mereka, yang jelas tim pansel telah bekerja sesuai aturan," kata Hadianto.
- PPKM Level III Batal, Tim Satgas Tunggu Petunjuk Saat Nataru
- Tidak Mau Kecolongan, Pemkab Tuntut Rekonsiliasi Data 5 Objek DBH
- Pemkab Lebong Sudah Ajukan Pencairan TPP ASN ke Kemendagri, Tunggu Validasi dan Rekomendasi
