Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, akan meminta penjelasan secara rinci dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lenong, terkait alokasi dana hibah, ataupun bantuan keuangan yang diajukan KPU kepada lembaga legislatif dan eksekutif.
- Paling Rendah Terima Kartu Prakerja, Disnakertrans Surati Camat Hingga Kades
- Vaksinasi Tembus 70 Persen, Kadis Kesehatan Sebut Bengkulu Berpeluang Endemi
- Geser Empat Kabupaten, Vaksinasi Lebong Tembus Target Nasional
Baca Juga
Itupun menyusul, kedatangan lima komisioner beserta Sekretariat KPU Kabupaten Lebong ke Kantor DPRD Lebong, pada Senin (31/7) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Kedatangan kelima komisioner itu diterima langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka I Dedi Haryanto, Ketua Komisi I Wilyan Bachtiar, Ketua Komisi III Rama Chandra, serta sejumlah Anggota DPRD Lebong, yakni Sriwijaya, Zulkarsih, Rodi Hartono, Yeni Hendriyanti, Royana, dan Desi Fitriawanti.
"Nanti akan berkoordinasi hal-hal perlu kami banyak tanyakan nanti dari KPU. (Khususnya) dari lembaga legislatif dan eksekutif ini nanti," katanya.
Ia juga meminta penjelasan dari KPU ihwal alokasi dana hibah, atupun dan bantuan keuangan. Terlebih lagi, kabarnya bantuan APBN untuk Pemilu 2024 cukup besar.
"Usulan anggaran yang disampaikan KPU itu cukup besar namun belum ada rinciannya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lebong, Yoki Setiawan menambahkan, kedatangan pihaknya juga dalam rangka silaturahmi pasca terpilihnya 5 Komisioner KPU Lebong.
"Kami pada prinsipnya silaturahmi, kawan-kawan komisioner yang baru di hadapan pimpinan DPRD Lebong, dan kami juga minta dukungan karena tahapan sekarang sudah berjalan," ungkapnya.
Selain itu, kedatangan pihaknya juga dalam rangka meminta dukungan dari APBD Lebong untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita juga minta suport, tahapan pilkada itu kan berjalan bulan November 2024, maka tahun ini kita juga akan usulkan NPHD terkait dengan hibah dan Pilkada," bebernya.
Menurutnya, kebutuhan angaran Pemilu 2034 yang dibutuhkan KPU Lebong di kisaran Rp 20 miliar. "Kita diangka Rp 20 miliar lebih, karena kita ketahui honor PPK dan PPS, KPPS itu naik," demikian Yoki.
- Persiapan Menuju Desa Agrowisata, Pemdes Bangun Jalan Utama
- Dukcapil Kaur Targetkan 25 Persen IKD Pertahun
- Pembayaran TPP Ke-13 Masih Belum Jelas
