Dana Covid-19 Rejang Lebong Dipantau Kejaksaan

RMOLBengkulu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Conny Tonggo memastikan pihaknya turut memantau langsung Refocusing anggaran penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah didaerah itu.


RMOLBengkulu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Conny Tonggo memastikan pihaknya turut memantau langsung Refocusing anggaran penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah  didaerah itu.

"Tanpa diminta, kami turut memantau langsung Refocusing anggaran Covid-19 sesuai intruksi Jaksa Agung, terlebih anggaran yang disiapkan cukup besar mencapai ratusan miliar," kata Conny kepada awak media, Selasa (9/6).

Pihaknya terus mengumpulkan data-data penggunaan dana Covid-19, baik melalui penghimpunan data dilapangan secara langsung hingga laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Bahkan, saat ini sendiri pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat melalui Resto Layanan Hukum (Yankum), laporan itu terkait dengan pembagian bantuan untuk masyarakat.

"Resto Yankum juga telah menerima laporan masyarakat terkait bantuan dampak Covid-19, kami akan menerima laporan apapun dari masyarakat selagi laporanya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan," tegasnya.

Di sisi lain dia membeberkan, dalam pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong, sejauh ini baru terdapat dua OPD yang mengajukan pendampingan.

OPD yang mengajukan pendampingan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Covid-19 itu yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, hanya saja hingga kegiatan dilaksanakan, dua OPD tersebut belum melakukan ekspose kegiatan.

"Dua OPD yang mengajukan pendampingan smapai saat ini belum melakukan ekspose kegiatan. Jika kegiatan sudah dijalankan kami tidak bisa melakukan pendampingan, pendampingan yang kami lakukan harus dimulai dari perencanaan bukan setelah kegiatan dijalankan," bebernya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus memantau proses Refokusing anggaran yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong, mengingat Kejaksaan pengawas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. [tmc]