RMOLBengkulu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebong bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.
- Beruntun, 2 Kasus Gizi Buruk Rejang Lebong Satu Meninggal
- Rekomendasi KASN Sudah Diterima, BKPSDM Bersikap
- Ribuan PNS Pemprov Wajib Kembalikan Uang Negara
Baca Juga
RMOLBengkulu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebong bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.
Anggota DPRD Lebong, Pip Haryono yang juga anggota Banggar DPRD Lebong mengatakan, pihaknya menargetkan RAPBD Lebong tahun 2020 rampung sebelum 30 November agar bisa meneliti seluruh mata anggaran yang diajukan Pemkab Lebong.
"RAPBD 2020 ini lebih penting dan lebih detail kita simak. Karena tiap program yang diusulkan harus kita lihat azaz manfaatnya. Pada prinsipnya program yang diusulkan, harus meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya kepada RMOLBengkulu, Rabu (20/11).
Menurutnya, saat ini tim Banggar dan TAPD masih fokus pada pembahasan struktur RAPBD 2020, belum masuk ke pembahasan mata anggaran tiap program. Namun, dia memastikan pihaknya akan tetap mengaciu pada Nota pengantar RAPBD 2020. Tidak dipungkirinya anggaran yang dinilai janggal akan dipangkas.
"Baru fokus pembahasan struktur belum masuk ke anggaran program. Tapi, acuan kita tetap Nota Pengantar RAPBD 2020," pungkasnya.
Terpisah Ketua Gemuru Lebong, Rozy Antoni menyatakan, pengawalan terhadap penetapan dan realisiasi APBD harusnya dilakukan sejak pada tahap perencanaan.
Karena biasanya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), APBD rawan disusupi anggaran-anggaran tidak lazim sebab digelembungkan.
"Kita harus breakdown APBD ini sesuai kebutuhan dan menyentuh langsung pada masyarakat,†kata Toni.
Toni melanjukan, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan program diwarnai sejumlah masalah. Menyusul, defisit anggaran yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Misalnya, kata Toni, seperti pembangunan Lebong Command Center (LCC) yang sudah menguras APBD Lebong miliaran namun dinilai mubasir lantaran tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu urgent bagi masyarakat.
Begitu juga pengadaan kendaraan dinas (kendis) jenis hilux warna merah yang baru-baru ini untuk operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebong.
Padahal, sambungnya, dalam penyusunan ada prinsip yang tak bisa dilupakan yakni asas manfaat. Sesuai dengan kebutuhan publik atau tidak.
"Kita pada prinsipnya mendukung setiap program. Tapi harus dievaluasi dulu, apa azaz manfaat dari program itu. Saya rasa sejauh ini, program itu tidak terlalu penting bagi warga Lebong," tegasnya.
Menurutnya, APBD 2020 mestinya mampu mengakomodir kepentingan rakyat Lebong kedepan, seperti pada pengentasan kemiskinan.
"Dewan harus jeli dalam pembahasan anggaran, dan memperlihatkan taring sebagai DPRD periode baru," tutupnya. [tmc]
- Zakat Fitrah Bengkulu Utara Uang Beras Kategori I Rp 32 Ribu
- Ribuan Peserta Ikuti Pawai Ta'aruf
- Sambut Lebaran, Dua Pertiga Kekuatan Polres Lebong Dikerahkan
