RMOLBengkulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) kabupaten Bengkulu Selatan (BS), hingga saat ini belum sepenuhnya menerima laporan dari setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan dari 142 desa di BS, baru 25 desa saja yang melaporkan keuangan Bumdes.
- 7 Tahun Perjanjian Tidak Jelas, Masyarakat Padang Guci Hilir Akan Tuntut PT DSJ
- 19 Rute Takbir Keliling Pemkab Lebong
- Ruko Tanah Patah Kebakaran, Petugas Damkar Dihambat
Baca Juga
RMOLBengkulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) kabupaten Bengkulu Selatan (BS), hingga saat ini belum sepenuhnya menerima laporan dari setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan dari 142 desa di BS, baru 25 desa saja yang melaporkan keuangan Bumdes.
"Dari 142 desa baru 25 Persen yang sudah menyampaikan laporan BUMDes ke kita, untuk itu. Saya harap semua laporan penyertaan modal ke BUMDes dari tahun 2016 sampai 2020 segara di laporkan untuk di analisis uang yang di berikan itu tidak menyimpang," kata Kadis DPMD Hamdan Syarbaini kepada RMOLBengkulu saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/09).
Selain itu, untuk menuntaskan permasalahan di setiap BUMDes saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli (TA). Hal itu guna mendukung proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMDes.
Itu dilakukan karena BUMDes saat ini dinilai DPMD banyak yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMDes tak jelas.
Padahal, penyertaan modal yang digelontorkan untuk pengelolaan BUMDes ini mencapai ratusan juta. Namun, kinerja BUMDes yang diharapkan dapat membantu keuangan desa malah tidak berjalan.
Untuk memastikan penggunaan anggaran BUMDes, DPMD minta laporan keuangan BUMDes dari tahun 2106 hingga 2020. Untuk mengetahui penyebab BUMDes tidak berjalan efektif.
"Dari tahun 2016 lalu prmerintah desa sudah memberikan modal untuk BUMDes, namun uang yang diberikan tidak jelas di pergunakan untuk apa, jadi kami akan berkoordinasi dengan Bupati agar memerintahkan Inspektorat untuk segera lakukan audit ke setiap Bumdes," imbuhnya.
Di sisi lain, pada tahun 2021 mendatang DPMD akan meluncurkan aplikasi Siak Bumdes, hal itu untuk mempermudah laporan dan pemantauan terhadap keuangan Bumdes.
"Nanti laporan BUMDes akan melalui aplikasi secara online, agar keuangan Bumdes dijalankan sesuai dengan peruntukan. Sebab, kalau nantinya DD ini tdak ada lagi. Semua desa akan bergantung kepada Bumdes," pungkasnya. [tmc]
- Penyandang Disabilitas Ikut Bimbingan Inkubasi
- Empat LPJU Tidak Bisa Diperbaiki Karena Rusak
- Kasus Pembunuhan Pasutri, Terdakwa dan JPU Banding
