RMOLBengkulu.Partai politik pengusung Jokowi-Maruf beramai-ramai menolak Partai Gerindra termasuk parpol lain pengsung Prabowo-Sandi masuk kabinet.
- Tanpa NIK, Narapidana Bisa Ikut Vaksinasi
- Ciptakan Pengelolaan Keuangan Akuntabel, Kemenkumham Bengkulu Gandeng KPPN & DJPB
- Kemenkumham Bengkulu Gelar Workshop Penilaian Maturitas SPIP & Penyusunan MR
Baca Juga
RMOLBengkulu. Partai politik pengusung Jokowi-Maruf beramai-ramai menolak Partai Gerindra termasuk parpol lain pengsung Prabowo-Sandi masuk kabinet.
Penolakan itu lantaran Indonesia memerlukan oposisi agar ada check and balance, dengan demikian pemerintahan berjalan dengan efektif.
Seperti yang diungkapkan pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, alasan itu memang benar secara substansi. Tapi melihat kondisi sekarang, alasan itu hanya lebih pada pembenaran.
"Mareka khawatir jatah menteri mereka berkurang," ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Senin (1/7).
Kalau Partai Demokrat dan PAN bergabung masuk kabinet Jokowi-Maruf, tentu akan mengurangi kursi menteri parpol koalisi Jokowi. Belum lagi Partai Gerindra, jika benar partai pimpinan Prabowo Subianto itu bergabung, tidak mungkin hanya dapat jatah satu menteri.
"Jadi, Gerindra dan kawan-kawan akan mengurangi kursi yang sudah dijanjikan (untuk parpol koalisi Jokowi)," demikian Ujang dilansir RMOL.id. [tmc]
- Sampaikan LKPJ Tahun 2022, Gubernur Rohidin Sebut Pendapatan Daerah Terealisasi Diatas Target
- Banyak Pohon Tumbang, Ahok Kembali Sindir Dinas Petamanan Senin
- Beleid Baru Kemenkes, Warga Tanpa NIK Bisa Ikut Vaksin Covid-19
