RMOLBengkulu. Perseteruan antara Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Wawan Fernandez dan Kabag Layanan Pengadaan Setkab Lebong, Syarifuddin, kian memuncak.
- SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil
- Empat LPJU Tidak Bisa Diperbaiki Karena Rusak
- 5 Ribu Desa Tertinggal Bakal Berkembang Sebelum 2019
Baca Juga
RMOLBengkulu. Perseteruan antara Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Wawan Fernandez dan Kabag Layanan Pengadaan Setkab Lebong, Syarifuddin, kian memuncak.
Tak hanya berbeda pendapat mengenai dugaan pengkondisian proyek senilai Rp 1,9 Miliar. Kali ini Wabup menyoroti sejumlah proyek fisik di Kabupaten Lebong, tahun ketiga periode dirinya menjabat sebagai wakil kepala daerah.
"Saya persoalkan adalah soal lelang. Kalau menurut dia sudah benar dari awal, kenapa dilelang ulang. Jadi, pejabat seperti ini saya pertanyakan integritasnya untuk masyarakat dan untuk kemajuan Lebong ini sendiri," ujar Wawan, Kepada RMOL Bengkulu, Rabu (31/5).
Dia menambahkan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lebong yang berisikan 5 misi dengan 16 program unggulan yang akan di kerjakan hingga tahun 2021, tidak akan terlaksana. Apabila memang keterbukaan proses lelang kegiatan di websiter LPSE Lebong masih bisa dikondisikan oknum-oknum.
"Jadi saya ingatkan kepada kabag ULP. ULP adalah rekan saya kerja, di mana saya adalah salah satu pimpinannya. Jika dia mau mundur, silahkan. Apalagi saya selaku pengawasan, wajar saja semua kegiatan di Pemkab saya awasi demi kemajuan Lebong," tambahnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menerima pengaduan apabila ada keluhan dari sejumlah rekanan pada saat proses lelang di LPSE. "Kalau seperti ini saya juga meragukan proses lelang kegiatan lainnya," demikian Wabup. [ogi]
- SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil
- Empat LPJU Tidak Bisa Diperbaiki Karena Rusak
- 5 Ribu Desa Tertinggal Bakal Berkembang Sebelum 2019
