Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 dihadiri Bupati Lebong, Kopli Ansori. Acara tersebut digelar di Gedung Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Selasa (3/10).
- Keluhan Rakyat Soal Listrik Sering Dianggap Angin Lalu
- LPP Bengkulu Persembahkan Karya Selektakuler, Gubernur Bengkulu Resmikan Pusat Edukasi & LPK Pasperlu Arunika
- Beber Kebohongan BUMN, Said Didu: Uang Pajak Pembeli Masuk Laporan Keuangan Perusahaan
Baca Juga
Orang nomor satu di Kabupaten Lebong itu didampingi Kaban BKD Lebong, Erik Rosadi, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lebong, Dery Gutian, serta Kabag Humas Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lebong, Fendi.
Rakornas P2DD ini diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia ini mengambil tema “Sinergi Nasional Akselarasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju.”
Rakornas sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Bank Daerah Se-Indonesia. Sedangkan, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin turut hadir secara virtual.
Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
"Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah pemerintah daerah yang masuk kategori digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 % bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Terpisah, Bupati Lebong, Kopli Ansori menyampaikan, telah melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana yang ditegaskan oleh pemerintah pusat.
Semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan secara non tunai, baik itu untuk belanja daerah, hibah, santunan maupun penghargaan yang diberikan kepada masyarakat.
"Pengelolaan keuangan Lebong telah berbasis elektronik yang akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga lebih mudah untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan," kata Kopli.
Selain itu, di bidang perdagangan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga didorong untuk dilakukan secara non tunai.
"Pelaku usaha di Lebong sekarang sudah ada beberapa produk aplikasi yang menjadi wadah UMKM telah melaksanakan digitalisasi keuangan, salahsatunya aplikasi Lebongbisa.com," tandasnya.
- Muncul Di Istana Jokowi, Ada Spekulasi Rizal Ramli Ditawari Menko Ekonomi
- Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60 Kakanwil Kemenkumham Buka Bazar, Grand Opening Sarana Asimilasi & Edukasi KIA Laundry
- Plt Gub Didesak Usai Lebaran Rombak Kabinet
