Direncanakan seluruh PNS di jajaran SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara (BU), akan menandatangani pakta integritas. Hal ini disampaikan oleh Bupati BU Mian, kepada awak media, Selasa (01/3/2016).
- Ikut Lelang Jabatan Bengkulu Utara Bukan Berarti Tergiur TPP, Tapi...
- Pengerjaan Proyek Di Desa Selika Dua Diduga Kurang Meyakinkan
- Dana Publikasi Tidak Teranggarkan Kades Akan Revisi RAB DD
Baca Juga
Direncanakan seluruh PNS di jajaran SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara (BU), akan menandatangani pakta integritas. Hal ini disampaikan oleh Bupati BU Mian, kepada awak media, Selasa (01/3/2016).
"Rabu (02/3/2016) merupakan ending terakhir untuk menyongsong pemerintahan yang baru, bersih dan berwibawa. Yakni, seluruh PNS di lingkungan Pemda BU, wajib menandatangani pakta integritas. Pertama, setelah apel gabungan penandatanganan akan dilakukan terlebih dahulu oleh kepala SKPD selanjutnya Kepala SKPD melakukan hal yang sama kepada jajaran dibawahnya. Hal ini wajib diketahui, seluruh PNS tanpa terkecuali, harus sudah menandatangani dalam tempo satu minggu kedepan," bebernya.
Mian melanjutkan, ada pun poin-poin dalam pakta integritas ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntable, transparan anggaran.
"Hal ini dilakukan, demi menunjukkan pemerintahan yang bisa memberikan masa depan yang cerah kepada masyarakat, dan masyarakat seluruhnya dapat menikmati pemerintahan yang bersih," harapnya.
Mian juga menegaskan, jika ada PNS yang tidak mau menandatangani pakta integritas ini dan itu berarti PNS tersebut tidak bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan akan ada sanksinya.
"Setelah pejabat melakukan pakta integritas, maka tidak ada lagi alasan untuk melalaikan pekerjaan. Sebab, penilaian akan diukur dari kinerja dan instruksi yang sudah disampaikan kepala daerah, jika PNS harus bisa bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat," pungkasnya. [CW10]
- Perluas Akses Layanan Perbankan Bagi Masyarakat, Bank BTN Barsama Pos Indonesia Luncurkan Tabungan e'BataraPos
- Pengelolaan DD Perlu Pendampingan
- Empat Kementerian RDP Bahas PGE Hulu Lais di Tingkat Nasional
