Empat Kementerian RDP Bahas PGE Hulu Lais di Tingkat Nasional

RMOLBengkulu. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) persoalan aspirasi masyarakat terkait dugaan dampak lingkungan dari proses pembangunan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Kali ini pertemuan mereka akan melibatkan empat kementerian.


RMOLBengkulu. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) persoalan aspirasi masyarakat terkait dugaan dampak lingkungan dari proses pembangunan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Kali ini pertemuan mereka akan melibatkan empat kementerian.

Berdasarkan surat sekretaris jenderal (Sekjen) DPD RI dengan nomor : DN.860/198/DPDRI/V/2018. Yang ditandatangani An. Sekjen Plt. Deputi Bidang Persidangan, Sefti Ramsiaty, pertemuan rencananya akan digelar rabu (6/6) mendatang di ruang rapat 2B, Gedung B DPD RI.

Koordinator Aliansi Lingkar Hijau Lebong, Nurkholis Sastro, mengatakan, undangan resmi sudah diterimanya hari ini (31/5). Ada empat kementerian yang akan dilibatkan dalam pertemuan itu yakni Kementerian ESDM, Kementerian Lingkuntan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan  Kementerian Pertanian. Selain itu, turut juga diundang Kepolisian Negara RI, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sedangkan, untuk perwakilan Provinsi Bengkulu yang diundangan yakni Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Bupati Lebong, Rosjonsyah, Dirut PT PGE Hulu Lais, Walhi Bengkulu, Aman Bengkulu, serta Aliansi Lingkar Hijau Lebong.

"Pertemuan juga untuk menindaklanjuti hasil pertemuan RDP yang digelar pada tanggal 28 Maret lalu di Kantor Gubernur Bengkulu," ujar Sastro kepada RMOL Bengkulu, Kamis (31/5) siang.

Dia menambahkan, pertemuan tingkat nasional itu diharapkan juga akan membuahkan hasil kesepakatan. Dimana nantinya keputusan itu berpihak kepada masyarakat Lebong. "Kita juga berharap pertemuan kali ini ada keputusan dimana berpihak kepada masyarakat Lebong," demikian Sastro. [ogi]