Bertempat di Balai Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, telah diselenggerakan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Hasil Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2021, Kamis (3/6) siang.
Kegiatan dihadiri Kades Sungai Gerong, Hesdianto Eko Mareja didampingi Camat Amen Ahmad Ropik yang diwakili staf kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, BPD dan perangkat desa, pendamping desa, Ketua Pokja Pemutakhiran Data SDGs serta seluruh Anggota Tim Relawan Pendataan SDGs Desa Sungai Gerong.
Kades Sungai Gerong, Hesdianto Eko Mareja dalam sambutannya menyampaikan, pendataan SDGs yang sebelumnya memang terkendala beberapa hal, di antaranya kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran responden tentang arti penting data yang diminta. Sehingga, responden tidak seutuhnya mampu atau tidak seutuhnya berkenan memberikan jawaban objektif dan detail.
Kemudian, adanya sikap curiga responden tentang penyalahgunaan data dan psikologis yang mempengaruhi penerimaan responden terhadap kedatangan tim pendata dan prosesi pendataan, atau memaknai pendataan sebagai ajang untuk mendapatkan bantuan langsung dari pwmerintah semata.
Terakhir, penginputan dan pengendalian data berbasis digitalisasi android dan aplikasi SDGs Desa belum secara optimal dilakukan terkendala pada status jaringan atau signal intetnet dan server sistem informasi desa.
"Untuk pendataan By Name By Address yang dilakukan pokja pintu ke pintu tidak ada masalah," ujar Eko sapaan akrabnya, Kamis (3/6).
Dia menyebutkan, pendataan dan penginputan sudah final 100 persen pada Minggu (30/5) lalu atau selesai tepat waktu. Akan tetapi pertemuan baru bisa digelar sekarang. Itupun karena menyinkronkan jadwal pertemuan antara pemerintahan kecamatan, desa dan pendamping desa.
"Alhamdulillah pihak kecamatan, pendamping desa, babinda, bhabinkamtibmas bisa hadir," tukasnya.
Tenaga Ahli Kementerian Desa, Nazarudin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hasil pendataan yang dilakukan selama 3 bulan di desa tersebut.
"Seperti pesan pak Presiden. Seluruh Dana Desa ini harus dirasakan seluruh elemen masyarakat dan kebijakan harus tepat. Makanya, kita terjemahkan bahwa perlu pendataan yang tepat sasaran melalui pendataan SDGs," ujar Nazar.
Dia menuturkan, pendataan ini akan menghasilkan data sesuai dengan kondisi dilapangan fakta. Sehingga, nantinya program dapat menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan sesuai dengan pendataan SDGs Desa.
"Misalnya kalau selama ini ada bantuan sosial banyak diprotes tidak tepat sasaran. Itu salahnya dimana? Ya tentu itu karena data tidak akurat. Makanya, pendataan melalui SDGs diharapkan kedepannya tidak ada lagi masalah seperti itu," tutupnya.
Musyawarah diakhiri dengan penandatangan berita acara yang dilakukan oleh kepala desa, ketua pokja pemutakhiran data SDGs, ketua BPD, pendamping desa dan tokoh masyarakat yang diwakili ketua LPMD.
Adapun hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Survei Desa yang telah diselesaikan terdiri dari data lokasi, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi, APBDES, aset desa, layanan, kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDES, infrastuktur dan lainnya.
2. Survei RT, jumlah RT yang telah didata sebanyak 3 RT, yang terdiri dari deskripsi lokasi, pengurus RT/RW, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama, sosial budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga.
3. Survei Keluarga, jumlah keluarga yang telah didata sebanyak 267 Kepala Keluarga, yang terdiri dari data lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain.
4. Survei Individu, jumlah individu yang telah didata sebanyak 840 jiwa, yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas dan pendidikan yang dilakukan dengan metode by name by addres.
