RMOLBengkulu. Anggaran pemilihan bupati (Pilbup) Lebong, Bengkulu tahun 2020, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemkab setempat.
- Tolak Pemindahan Tiang Listrik, ASN Diduga Pukul Petani Pakai Batu
- 4 Juni Pukul 11.30 WIB Terakhir Pendaftaran Seleksi JPT Bengkulu Utara
- Memalukan Jika Mobil Dinas Bupati Lebong Juga Ikut Nunggak Pajak
Baca Juga
RMOLBengkulu. Anggaran pemilihan bupati (Pilbup) Lebong, Bengkulu tahun 2020, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemkab setempat.
Bahkan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diproyeksikan bakal offside alias tidak akan ditanda tangan tepat waktu sesuai jadwal tahapan, yaitu 1 Oktober 2019.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan antara KPU dan Pemkab Lebong terkait anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkada 2020 di daerah itu.
"Kami pihak KPU masih menunggu. Sampai sekarang belum ada kesepakatan," ujar Khidhr, Senin (30/9).
Dia menjelaskan, penandatanganan NPHD yang semula dijadwalkan Selasa (1/10) besok, menurutnya kemungkinan besar bakal tidak digelar.
Sebab, pihaknya masih menunggu hasil rakor kepala daerah se-provinsi Bengkulu terkait dana sharing APBD Provinsi Bengkulu yang juga digelar di Kantor Gubernur 1 Oktober besok.
"Ya memang belum putus. Karena besok juga ada rakor kepala daerah di Bengkulu," jelas dia.
Terkait, pemkab Lebong yang hanya mampu mengalokasikan dana Rp 15 miliar untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Lebong, ia khawatir akan menganggu setiap tahapan yang telah disusun pihaknya.
"Kami khawatir kalau seandainya memang diporsikan Rp 15 miliar nanti bisa mengganggu tiap tahapan yang sudah disusun," sambung dia.
Dia juga mengingatkan, anggaran yang diajukan Rp 27 Miliar supaya tidak lagi dilakukan pemangkasan. Sebab, anggaran yang diajukan tersebut sesuai dengan kebutuhan Pilkada Lebong.
"Kami harap begitu dan Pilkada Lebong bisa berjalan lancar," demikian Khidhr.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Lebong, Jefriyanto, bahwa kepastian anggaran Bawaslu masih menunggu proses penandatanganan NPHD dengan Pemkab Lebong.
- Wabup Minta APIP Bantu Input Data LHKPN
- Bank BTN Kembali Dipercaya Salurkan Rp 10 Triliun Dana Program PEN
- Cuaca Buruk, Tiang Listrik Di Kaur Roboh
