Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah telah bersepakat untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja para Penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati.
- Perampok Gasak Ratusan Juta Dari BTPN Tembung
- Pemeriksaan Angkutan Lebaran Hingga Tes Urine
- Dampak Pandemi, KPKNL Sebut Lelang Kendaraan Dinas Lebih Dominan
Baca Juga
Hal ini disampaikan Sylviana Murni usai melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta.
"Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah," kata Sylviana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9).
Dalam menunjuk Pj kepala daerah, Sylviana mengingatkan pemerintah untuk senantiasa memperhatikan dinamika sosial politik di daerah serta mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel. Komite I DPD RI juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat," kata Sylviana.
Lebih lanjut, Sylviana menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom.
- Rohidin: Berikan Pemahaman Tentang Dunia Digital Kepada Generasi Muda
- Besok Jokowi Salat Ied Di Bogor
- PPKM Mikro Diperpanjang 14 - 28 Juni, Kapasitas Tempat Tidur Ditingkatkan
